DPRD Babel Dorong Kajian Terkait Penghapusan IPP, Pemprov Siap Evaluasi Anggaran Pendidikan
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pemerintah provinsi untuk segera melakukan kajian komprehensif terkait rencana penghapusan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) tingkat SMA sederajat dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
Hal ini mengemuka dalam audiensi bersama Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB se-Babel yang digelar di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD, Rabu (14/5/2025).
BACA JUGA : Larang IPP, Gubernur Babel Siapkan Dana Pengganti dari APBD
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menegaskan bahwa kebijakan penghapusan IPP tidak boleh berdampak negatif terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, terutama dalam hal pembiayaan operasional sekolah dan kesejahteraan guru honorer.
“Kami memperkirakan sedikitnya dibutuhkan Rp 50 miliar untuk menutup biaya pembayaran gaji sekitar 250 tenaga guru honorer dan operasional sekolah. Oleh karena itu, perlu ada langkah antisipatif dari pemerintah provinsi dengan mengkaji serta menyesuaikan anggaran secara menyeluruh,” kata Didit.
BACA JUGA : Bahas RPJMD Babel 2025-2029, Gubernur Janji Jalankan Program Pro Rakyat
