“Penahanan yang dilakukan oleh penyidik karena ke khawatiran tersangka melarikan diri, merusak barang bukti maupun mengulangi tindak pidana. Alasan subjektif penahanan Pasal 21 Ayat 1 KUHAP dan alasan objektif karena ancaman pidananya 5 tahun atau lebih berdasarkan Pasal 21 Ayat 4 KUHAP,” ujar Michael.
Disinggung apakah objek status lahan tersebut disita menjadi barang milik negara atau apakah tetap jadi milik Pemkab Bangka Selatan? Michael dengan tegas mempersilahkan publik dan media untuk mengikuti proses atas perkembangan kasus tersebut di pengadilan.
Baca Juga: Jual Beli Hutan Produksi di Desa Bencah, Ini Jawaban Kepala KPHP
“Dilihat saja nanti putusan pengadilan seperti apa karena proses selanjutnya ada di pengadilan,” jelas Michael.
