KUA-PPAS 2026 Disepakati, DPRD dan Pemprov Babel Bergerak Bersama
KESEIMBANGAN antara kebijakan dan kepentingan masyarakat kembali menjadi sorotan dalam penyusunan APBD 2026. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Provinsi resmi menandatangani Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026, Rabu (15/10/2025).
Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Suasana rapat berjalan khidmat dan penuh semangat kebersamaan antara legislatif dan eksekutif.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar dan dihadiri para anggota dewan, pejabat perangkat daerah, serta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani.
Dalam rapat tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi menyepakati arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi pedoman bersama dalam menentukan arah pembangunan yang adaptif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Eddy Iskandar menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
