KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Namun, KPK mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar anggaran besar yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Hal ini disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam diskusi daring bersama Transparency International Indonesia (TII). Menurutnya, MBG menyasar jutaan penerima manfaat dan melibatkan anggaran yang sangat besar, sehingga sistem pengelolaannya harus kuat sejak awal.
“Pencegahan korupsi harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. MBG menyangkut anggaran besar dan jutaan penerima manfaat, maka sistemnya tidak boleh rapuh,” ujar Setyo, Selasa (8/7/2025). Baca Juga : WTP ke-6, Tapi Risiko Korupsi Masih Tinggi, Ada Apa dengan Bangka Selatan?
Selain itu, KPK juga menyoroti ketiadaan regulasi khusus dan struktur kelembagaan yang jelas dalam pelaksanaan program MBG. Setyo menyarankan diterbitkannya Instruksi Presiden serta dibentuknya kantor layanan MBG di setiap provinsi untuk mendekatkan fungsi pengawasan.
“Tanpa regulasi dan kelembagaan yang jelas, sulit menjamin program berjalan optimal. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi,” ujarnya. Baca Juga : Rapat Bersama Awak Media Ricuh: Ke Mana Wakil Rakyat Bangka Selatan?
Empat Pilar Pengawasan MBG
Setyo menekankan empat aspek krusial yang harus dikawal agar program MBG berjalan bersih dan akuntabel. Pertama, akuntabilitas anggaran dalam pengelolaan anggaran yang besar menuntut transparansi penuh. KPK mendorong pemanfaatan teknologi informasi agar masyarakat dan pemangku kepentingan bisa memantau distribusi serta serapan anggaran secara real time. Kedua, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) banyaknya pihak yang terlibat, mulai dari pegawai Badan Gizi Nasional (BGN), vendor, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dinilai sebagai kekuatan sekaligus tantangan.
“Rantai pelaksanaan ini harus saling bertanggung jawab dan diawasi secara sistematis,” tegasnya. Baca Juga : Bank Sumsel Babel: Milik Daerah atau Alat Penyedot Dana?
Ketiga, pengawasan kualitas bahan baku
kualitas makanan untuk anak-anak tidak boleh dikompromikan. KPK menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap standar gizi, keamanan, hingga tampilan makanan demi mencegah risiko kesehatan di lapangan. Keempat, infrastruktur pendukung seperti SPBG (Satuan Pelayanan Bergizi Gratis) harus dibangun dengan tepat sasaran, fungsional, dan berkelanjutan. Setyo mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat sipil, media, dan LSM akan memperkuat sistem pengawasan.
