Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, menginginkan kerja sama dengan Polri ini bisa mengamplifikasi berbagai upaya yang selama ini telah dilakukan kedua belah pihak.
“Harapan kami, kriminalisasi terhadap karya jurnalistik dapat berkurang atau bahkan dihapuskan sama sekali,” ujarnya.
Supaya kerja sama itu berjalan efektif, Ninik menyatakan perlunya dukungan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian yang mengetahui, memahami, dan dapat menerapkan kedua regulasi tersebut. Dengan begitu, setiap ada laporan masyarakat terkait karya jurnalistik, aparat kepolisian bisa memilah secara proporsional.
Baca Juga: Dewan Pers-Polri Tanda Tangani Kerja Sama Perlindungan Kemerdekaan Pers
Ninik menambahkan, dengan adanya penegak hukum yang fasih terkait koordinasi perlindungan kemerdekaan pers, sistem hukum di Indonesia akan mampu menghindarkan karya jurnalistik dari kriminalisasi dalam bentuk apa pun. Apalagi, dengan telah disahkannya perubahan KUHP, intaian kriminalisasi itu semakin meluas dengan adanya sejumlah pasal yang potensial mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Sedangkan Prof Bagir Manan yang ikut memberikan sambutan di acara tersebut menyatakan, belakangan ini terjadi eskalasi yang cukup besar terhadap tindakan melawan hukum. Dia berpesan agar semua pihak juga melihat faktor non hukum untuk membangun tatanan masyarakat dan bangsa, termasuk kemerdekaan pers.
Baca Juga: Bagir Manan Luncurkan Buku Problematika Pers dan Kualitas Demokrasi
“Ada dua dimensi yang terkait dengan kemerdekaan pers. Pertama adalah potensi ancaman terhadap kemerdekaan pers. Dimensi kedua adalah bagaimana menjaga, memelihara, dan menegakkan etika pers,” kata Bagir.
Dalam pandangan Bagir, etika adalah standar terdepan dalam kemerdekaan pers. Etika merupakan ketaatan setiap insan atas dorongan pribadi.
Menurut dia, etika lebih tinggi derajatnya dari hukum karena hal itu merupakan cerminan dari tatanan sosial di masyarakat. Kasus korupsi pun, tambahnya, merupakan bentuk dari lemahnya etika dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.
Sumber: dewanpers
