LIMA smelter (pemurnian pasir timah) hasil sitaan Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung RI) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dititipkan pada Kementerian BUMN.
Penitipan barang bukti tersebut berdasarkan hasil rapat antara perwakilan Kejagung, Kementerian BUMN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran Direksi PT Timah Tbk, Selasa (23/4/2024) di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kepulauan Babel.
Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Amir Yanto didampingi Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Andi Herman menjelaskan, bahwa proses pengelolaan kelima smelter akan dititipkan kepada PT Timah Tbk melalui Kementerian BUMN. Untuk selanjutnya, kata Amir, akan dilaksanakan pembahasan lebih lanjut antara Kementerian BUMN dengan Badan Pemulihan Aset yang melibatkan stakeholder terkait.
BACA JUGA : Rumah Warga Desa Keposang Toboali Didatangi Tim Kejaksaan, Kenny Belum Tahu Apa Masalahnya
“Akan dibentuk tim kecil antara Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Kementerian BUMN, dan PT Timah Tbk untuk merumuskan pola dan mekanisme pengelolaan smelter yang akan dititipkan ke PT Timah Tbk,” ujar Amir dalam keterangan resminya yang diterima redaksi babelhebat.
Dalam hal ini, lanjut Amir, Kementerian BUMN dan para peserta rapat yang tergabung dalam Forkopimda Babel sependapat dengan upaya penyidik Kejagung untuk melakukan penitipan atas barang bukti smelter yang disita.
“Hal itu dilakukan agar barang bukti tersebut terjaga dan demi keberlangsungan ekonomi bagi pekerja dan masyarakat sekitar,” jelas Amir.
BACA JUGA : Bujang Coreng Dunia Pendidikan Bangka Selatan
Selain itu, peserta rapat juga mendukung kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang belum memiliki izin agar dapat dilegalkan kegiatannya, guna menjaga keberlangsungan kegiatan perekonomian masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan agar ekosistem lingkungan di bukaan tambang dapat pulih.
“Kita berharap agar adanya dukungan terhadap aset yang disita oleh Tim Penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, agar barang bukti smelter tidak beralih atau berubah bentuk,” tegas Amir.
Lima smelter tersebut :
1. Tempat pemurnian bijih timah (smelter) PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), berlokasi di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.
2. Tempat pemurnian bijih timah (smelter) PT Venus Inti Perkasa (VIP), berlokasi di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.
3. Tempat pemurnian biji timah (smelter) PT Tinindo Internusa (Tinindo), berlokasi di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.
4. Tempat pemurnian bijih timah (smelter) PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), berlokasi di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.
5. Tempat pemurnian bijih timah (smelter) PT Refind Bangka Tin (RBT), berlokasi di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.
