Tuntut Pemerintah Gaungkan Go Nuclear For Peace & Realisasikan Transisi Energi

Dewan Energi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (DEM UGM) dan Indonesia Nuclear Youth Society (INYS) menyerahkan policy brief kepada pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rabu (16/11/2022).

Penyerahan policy brief “Masa Depan Energi Indonesia”. Kajian komprehensif percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia dilakukan dalam rangka menuntut pemerintah menggaungkan go nuclear for peace dan merealisasikan transisi energi.

Menurut DEM UGM dan INYS, Indonesia saat ini masih cukup bergantung dengan energi fosil yang dibuktikan dari pasokan energi primer Indonesia yang masih didominasi oleh minyak bumi dan batu bara. Disamping itu, penggunaan energi fosil yang semakin masif memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan dengan dapat meningkatkan emisi/pengeluaran karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya.

Salah satu sumber energi ramah lingkungan yang memiliki efisiensi cukup baik dan kepadatan energi tinggi adalah energi nuklir. Pemerintah Indonesia sendiri sudah sejak lama menggaungkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Namun, pembangunan masih terkendala pada aspek keamanan, ekonomi, politik, penerimaan masyarakat, dan kesiapan wilayah. Kendala tersebut menurut DEM UGM dan INYS dapat diselesaikan dengan melakukan kajian yang komprehensif dan komitmen pemerintah dalam mempersiapkan pembangunan PLTN.

Percepatan pembangunan PLTN di Indonesia dapat menjadi perhatian penting menimbang komitmen Indonesia yang harus menurunkan kadar emisi karbon berdasarkan perjanjian Paris Agreement sembari melakukan pemenuhan akan kebutuhan elektrifikasi.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan merealisasikan komitmen terhadap penurunan emisi karbon. Pertimbangan penggunaan energi listrik melalui pembangunan PLTN adalah langkah yang tepat untuk merealisasikan komitmen tersebut. Namun, prospek pembangunan PLTN di Indonesia yang diproyeksikan pada tahun 2027 hingga 2030 masih dihadapkan pada berbagai problematika yang masih harus dikaji lebih dalam.

Problematika PLTN yang diproyeksikan dibangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ini di antaranya adalah keselamatan, pembiayaan, akseptasi masyarakat dan dukungan politis, serta aspek kewilayahan. Pengolahan limbah radioaktif, biaya pembangunan PLTN yang diambil dari anggaran negara, regulasi, perspektif dan animo masyarakat mengenai pembangunan PLTN, serta daya dukung wilayah dan komplementaritas kajian studi tapak merupakan aspek yang harus dikaji secara komprehensif.