TIM Direktorat Prasarana Strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, turun ke titik lokasi pembangunan pasar rakyat Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (13/7/2023).

Anggaran pembangunan pasar rakyat ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Karenanya itu, Tim Direktorat Prasarana Strategis PUPR RI yang dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen Direktorat Prasarana Strategis Deddy Agus Susanto dan Koordinator Tim Konsultan Samba Martohir bersama Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Babel Miarka Risdawati, turun ke lokasi sekaligus survey akhir dalam rangka finalisasi Detail Engineering Design (DED) pembangunan pasar rakyat Toboali.

Baca Juga : Pasar Toboali Berdiri Sejak Tahun 1969, Bupati Serahkan DED Pasar Toboali ke Presiden Jokowi

Sebelum ke lokasi pembangunan pasar, Tim Direktorat Prasarana Strategis menyambangi Kantor Sekretariat Daerah untuk melakukan rapat bersama dengan jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel).

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Babel Miarka Risdawati menjelaskan, pembangunan pasar rakyat Toboali merupakan amanat ‘instruksi’ dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang harus dituntaskan.

“Tugas pembangunan pasar ini harus dituntaskan karena ini amanat dari Presiden dan juga Menteri (PUPR_red) kami untuk menuntaskannya,” kata Miarka Risdawati.

Baca Juga : Tahun 2023 Pasar Toboali Mulai Dipercantik, Anggaran Rp 26 Miliar Bersumber dari APBN

Miarka, begitu sapaan akrabnya tersebut menambahkan, rencana pembangunan pasar rakyat Toboali selama sepuluh bulan ke depan. Anggarannya multiyears masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PUPR, khususnya di Balai Prasarana. Karena itu, harus segera dilaksanakan.

“Anggaran tersebut akan kami gerakkan. Bulan Juli ini kami harus lelang untuk paket pembangunan pasar rakyat Toboali,” ujar Miarka.

Miarka berharap Pemkab Bangka Selatan untuk terus bergerak terhadap segala yang berkaitan dengan pembangunan pasar rakyat tersebut. Pasca dari pembangunan nantinya akan dievaluasi oleh Tim Kementerian PUPR (Balai_red). Terutama dalam hal pengelolaannya, maupun pemeliharaan terhadap aset pembangunan.

Baca Juga : Dukung Penyediaan Lapas, Pemkab Bangka Selatan Dapat Penghargaan dari Menkumham

“Balai sangat menuntut pasca pembangunan pasar yaitu pengelolaannya harus sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), pemerintah daerah harus menganggarkan biaya OP (Operasional) dan perawatannya,” jelas Miarka.

Dijelaskannya, bangunan pasar rakyat tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemkab Bangka Selatan sebagai aset milik daerah.

“Pemeliharaan dan SOP-nya harus ditekankan, sehingga dapat dijadikan sebagai percontohan bagi daerah lain yang akan datang kesini (Toboali_red) untuk melihat contoh pasar rakyat Toboali yang modern, enak bagi penjual dan pembeli,” tutur Miarka.