TOBOALI, Babelhebat.com – Bulan ketiga di tahun 2023, tiga orang kabinet Riza-Debby terjerat kasus dugaan korupsi anggaran untuk pembayaran ganti rugi lahan pembangunan Kantor Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tiga orang yang terjerat dalam pusaran anggaran itu berinisial Her, Ags dan Jus. Diketahui bahwa kasus yang menjerat ketiganya tersebut bukanlah kasus baru atau kasus di saat masa kepemimpinan Riza-Debby menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Basel, melainkan kasus lama yang terjadi pada tahun anggaran 2019.

Baca Juga: Ini Pesan Kajari Bangka Selatan Untuk Para ASN

Kasus tersebut mulai dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Basel pada tahun 2022, hingga akhirnya status ketiga orang itu resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan terhadap ketiganya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tuatunu, Pangkalpinang, Rabu (8/3/2023).

Baca Juga: Pembelian Lahan di Desa Bikang Jerat Tiga ASN Bangka Selatan, Lahan Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Toboali

“Meskipun ini kasus lama namun kita sangat prihatin. Dan kita berharap, mudah-mudahan saat proses persidangan di pengadilan nanti ada jalan terbaik,” ujar Sekretaris Daerah Pemkab Bangka Selatan, Eddy Supriadi kepada babelhebat.com, Rabu (8/3).

Baca Juga: Ini Kata Kuasa Hukum Tersangka Jus, Ags dan Her

Diketahui, bahwa pada tahun 2019 terdapat anggaran untuk ganti rugi lahan pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perhubungan, Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp 8,6 miliar. Lalu terjadi perubahan sehingga dana yang tersedia untuk ganti rugi lahan sebesar Rp 3.615.272.000, dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 3.404.958.812 untuk belanja modal biaya ganti rugi lahan.

Baca Juga: Tiga Tersangka Lahan Bikang Terancam Hukuman 20 Tahun

Lahan tersebut berlokasi di Desa Bikang seluas lebih kurang 1,5 hektare. Lahan itu dibeli dan dibebaskan oleh Pemkab Basel dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, lantaran untuk pembangunan Kantor Kecamatan Toboali.

Baca Juga: Terkait Pembayaran Ganti Kerugian atas Perkara Lahan, Ini Kata Kasi Intel Kejari Bangka Selatan

“Kepada para ASN (Aparatur Sipil Negara), pegawai honorer ataupun pegawai kontrak serta para kepala desa beserta perangkatnya, kita ingatkan untuk taat pada aturan dalam setiap melaksanakan tugas kedinasan dan jangan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tertentu,” kata Eddy, sapaan akrabnya.

Baca Juga: Alat Bukti Cukup Penyidik Tetapkan Status Jus, Gus dan Her Sebagai Tersangka

Selain itu, lanjutnya, jangan bermain-main dengan aturan yang telah ditetapkan. Karena itu, sebelum melakukan atau melaksanakan kegiatan ataupun program kegiatan agar sebisa mungkin membaca aturan dengan cermat dan teliti.

“Patuhi aturan dan jangan keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Jangan sampai karena akibat dari bermain-main dengan aturan merugikan kepentingan masyarakat, keluarga dan diri sendiri. Ini harus diingatkan betul oleh seluruh ASN, pegawai honorer, para kepala desa beserta perangkatnya guna menghindari hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan hukum,” jelas Eddy.

Apa yang diutarakan oleh Sekda tersebut selaras dengan Kepala Kejaksaan Negeri Basel, Riama BR. Sihite.