Tambang, HTI, dan WPR Jadi Fokus DPRD Babel
Baca Juga: Satgas Timah Hadir di Babel untuk Perbaikan Tata Kelola, Bukan Menangkapi Penambang
Terkait wilayah pertambangan rakyat, Edy menyebutkan saat ini baru ditetapkan di Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung Timur. DPRD mendorong kabupaten lain segera mengusulkan wilayah tambahan. Percepatan perizinan tengah dibahas bersama eksekutif, melibatkan ESDM, Biro Hukum, Inspektorat, dan sejumlah dinas terkait.
“Kita dorong percepatan ini. Walaupun bukan masuk prolegda, tapi kita usahakan bisa nyelip untuk segera dibahas DPRD. Mudah-mudahan minggu ini sudah ada progres. Besok, mau diizinkan kawan-kawan, mau tidak mau tetap harus DL,” ujar Edy.
Sebagai bagian dari efisiensi, DPRD Babel juga berkomitmen memangkas alokasi biaya dinas luar sebesar Rp 8 miliar.
Langkah yang digerakkan DPRD Babel ini menunjukkan bahwa urusan tambang, hutan, dan ruang hidup masyarakat tidak bisa lagi ditunda. Upaya koordinasi yang kolektif membuka peluang agar keputusan penting benar-benar berpihak pada daerah dan warganya, bukan sekadar menjadi catatan administratif semata.
