Surat Edaran Bupati Bangka Selatan : Kepala OPD Diinstruksikan untuk Menunda Kegiatan Seremonial, Termasuk Jasa Publikasi dan Percetakan

BUPATI Bangka Selatan, Riza Herdavid mengeluarkan surat edaran terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, Jum’at (24/1).

Surat edaran dengan nomor 900.1/2/BAKUDA/SETDA/2025, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) RI Prabowo Subianto Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh Kepala OPD atau dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel).

Adapun 6 poin yang harus dipedomani oleh Kepala OPD sesuai dengan isi dalam surat edaran tersebut. Salah satunya adalah menunda kegiatan yang bersifat seremonial, termasuk jasa percetakan dan publikasi. 

1. Menunda kegiatan fisik atau pengadaan barang dan jasa.

2. Menunda kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, event dan seminar atau focus group discussion.

3. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

4. Menunda kegiatan hibah daerah.

5. Membatasi/efisiensi belanja honorarium kegiatan.

6. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

Dilansir dari laman resmi Setkab, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran, serta keberanian melakukan pemotongan pada hal-hal yang tidak esensial.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

“Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria yang pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja, sudah saya katakan berkali-kali. Kedua harus meningkatkan produktivitas, produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi berapa devisa yang dihasilkan, berapa devisa yang dihemat, kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Presiden.

Dalam hal swasembada pangan dan energi, Presiden Prabowo menuturkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia tidak akan mengimpor beras, jagung, maupun garam. Bahkan, Presiden menyampaikan bahwa sasaran swasembada pangan dapat tercapai lebih cepat dari yang diperkirakan, yaitu pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026.

“Jadi mungkin tiga tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Artinya bahwa dengan niat baik, dengan kerja keras, dengan orientasi kepada negara dan bangsa, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya terobosan teknologi dalam anggaran, yang meliputi investasi dalam sumber daya manusia, pendidikan, serta sains dan teknologi.

Presiden juga menegaskan bahwa anggaran untuk hal-hal yang bersifat seremoni atau upacara, seperti perayaan ulang tahun atau perjalanan dinas, akan dipotong.

“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di vidcon-kan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih, kalau kita hitung Rp 20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” tegas Presiden.

Presiden pun menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan loyalitas dalam hal penyusunan anggaran. Menurut Presiden, saat ini pemeriksaan anggaran telah berjalan dengan tingkat ketelitian yang cukup baik.

“Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah mungkin sampai satuan kesembilan,” ucap Presiden.