DIREKTUR Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS dengan Kepala Bank Tanah Parman Nataatmadja.
Penandatanganan PKS ini disaksikan oleh Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Hadi Tjahjanto, di Graha Timah Pangkalpinang, Kamis (9/11/2023).
Selain itu, Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal juga menandatangani PKS dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung I Made Daging.
Dua Perjanjian kerja sama yang ditandatangani ini tentang sinergi tugas dan fungsi yaitu pada Bidang Agraria atau Pertanahan dan Tata Ruang.
Menteri ATR-BPN Hadi Tjahjanto menjelaskan, PT Timah Tbk bekerja sama dengan ATR-BPN dalam hal Bank Tanah untuk memberikan kepastian hukum atas aset dan tanah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
“Perjanjian kerja sama ini sebagai upaya penyelamatan aset PT Timah Tbk baik sebelum di tambang dan sesudah di tambang dalam hal ini IUP, agar tidak ada permasalahan di kemudian hari,” kata Hadi.
BACA JUGA : Dampak Baik Pelatihan Pupuk Cair Oleh PT Timah Tbk, Buah Nanas Poktan Air Jelutung Mulai Besar
Hadi mengapresiasi langkah konkrit PT Timah Tbk dalam menyelamatkan aset negara sehingga tanahnya bisa diregistrasi. Dengan demikian, sehingga jelas kepemilikan dan peruntukannya.
“PT Timah Tbk mengamankan tanah negara untuk mendapatkan registrasi tanah. Sehingga jika kedepannya PT Timah Tbk ingin mengembangkan usaha di atas IUP juga bisa diberikan izin. Sebetulnya ini langkah untuk menyelamatkan tanah negara untuk kepentingan negara yang jadi bagian dari tugas negara,” ujar Hadi.
BACA JUGA : Hidayat Arsani Gagas Penyelamatan PT Timah Tbk
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Hadi, dapat mempermudah PT Timah Tbk dalam melaksanakan proses bisnis perusahaan dan menghindari permasalahan tumpang tindih lahan dan memberikan kepastian hukum bagi PT Timah Tbk untuk menambang di atas IUP.
“Kami apresiasi PT Timah Tbk mengajak kementerian ATR-BPN dan Badan Bank Tanah bekerja sama sertifikasi dan pemanfaatan lahan-lahan sebelum dan setelah di tambang, agar kawasan IUP PT Timah Tbk dapat terjaga dari hal-hal yang tidak dapat dikendalikan di kemudian hari. Sehingga PT Timah Tbk memiliki kepastian hukum tanah itu bisa di tambang dan atas tanah di IUP,” jelas Hadi.
Senada juga diutarakan Kepala BPN Babel I Made Daging menambahkan, Perjanjian Kerja Sama atau PKS BPN Babel dan Bank Tanah dengan PT Timah Tbk bertujuan untuk memastikan pengelolaan pertanahan dan sertifikat tanah dapat berjalan dengan baik.
“Kerja sama ini bertujuan agar penggunaan serta pemanfaatan ruang IUP PT Timah Tbk bisa berjalan dengan serasi, tertib dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat bangsa dan negara,” jelas Made.
BACA JUGA : Riza Tegaskan Mitra Kerja Tambang Laut Rias ada Legalitas
Sementara itu, Kepala Bank Tanah Parman Nataatmadja menjelaskan, terobosan awal sinergi antara Badan Bank Tanah dengan PT Timah Tbk agar memberikan kepastian hukum tanah di atas IUP PT Timah Tbk, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Babel dan Indonesia pada umumnya.
“Kita akan identifikasi dulu mana tanah negara diatas IUP PT Timah Tbk, untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi berbagai kepentingan, terutama PT Timah. Sehingga jika PT Timah Tbk kembali membutuhkan bisa dikembalikan ke PT Timah Tbk,” ujarnya.
Terpisah, Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal mengapresiasi kerja sama antara PT Timah Tbk dengan kementerian ATR-BPN dan Badan Bank Tanah, sehingga diharapkannya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.
“Kita mengapresiasi perjanjian kerja sama ini, khususnya dalam rangka harmonisasi dan sinergitas dengan Kementerian ATR-BPN. Mudah-Mudahan kedepan semoga apa yang kita upayakan hari ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Babel dan Kemajuan bangsa dan negara,” tutur Dani.
