JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan lembaga anti korupsi yang dipimpinnya itu akan senantiasa mengawal dan memastikan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya melalui keterangan tertulisnya dalam rangka peringatan Hari Nelayan Indonesia ke 62, Rabu (6/4/2022)
“Selamat Hari Nelayan Indonesia ke 62,” kata Firli Bahuri.
Firli menegaskan, nelayan adalah profesi penting bagi perekonomian Indonesia. Setiap nelayan bertaruh jiwa dan harga setiap harinya di laut lepas dan samudera untuk mencari nafkah, serta berkontribusi besar terhadap ekonomi negara. Perjuangan nelayan sangat keras. Karena itu, semua pihak harus menghargai profesi nelayan. Sebab mereka bekerja mencari rupiah sebagai pencari ikan dengan cara yang hak dan halal. Keteguhan profesi nelayan dalam mencari nafkah dan menghidupi keluarganya, terkadang tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan para nelayan. Hal itu terlihat dari taraf hidup kebanyakan nelayan adalah miskin.
“Kebanyakan nelayan di Indonesia itu tinggal di rumah reot di bibir pantai dan muara. Hal itu sungguh miris dan memprihatikan,” ucap Firli.
Karena itu, lanjutnya, KPK memastikan untuk mengawal setiap kebijakan dan anggaran yang dialokasi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh tanah air. Selain itu, pada Hari Nelayan Indonesia ke 62 ini, Firli mengusulkan agar nelayan diangkat sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera dan pahlawan pertahanan dan kedaulatan negara.
“Saya pikir, para nelayan di tanah air, layak mendapatkan gelar tersebut,” tegasnya.
Menurutnya ditengah persoalan faktor kemiskinan nelayan di tanah air, banyak aparat penyelenggaran negara justru menjadikan hal tersebut untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak dan lain sebagainya.
“Saya pastikan, KPK, Polri dan Kejaksaan akan bongkar praktek korupsi yang merugikan nelayan,” ujarnya.
Pemerintah sebenarnya banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Namun sayangnya tidak sedikit program kesejahteraan tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara, untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal, yakni korupsi.
“Karena itu, saya ingatkan aparatur pemerintah dan pejabat, untuk tidak main-main dengan hajat hidup nelayan di Indonesia, atau akan berhadapan dengan institusi penegak hukum seperti KPK,” tegas Firli Bahuri.
