Dalam rancangan perubahan APBD, target pendapatan daerah meningkat dari Rp806,85 miliar menjadi Rp821,15 miliar atau bertambah sekitar Rp14,3 miliar. Kenaikan terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik dari Rp250,70 miliar menjadi Rp275,09 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan menjadi Rp546,06 miliar. Adapun pos lain-lain pendapatan daerah yang sah disesuaikan menjadi nihil.
Belanja daerah juga mengalami kenaikan dari Rp849,05 miliar menjadi Rp890,49 miliar atau bertambah sekitar Rp41,43 miliar. Dengan komposisi tersebut, APBD Perubahan 2026 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp69,33 miliar.
Menurut Saparudin, defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sehingga struktur pembiayaan APBD tetap seimbang tanpa menyisakan selisih lebih maupun kurang pembiayaan.
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Strategi yang ditempuh meliputi optimalisasi PAD, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah yang memiliki nilai ekonomi, serta memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah.
Menutup pidatonya, Saparudin berharap DPRD dapat segera membahas rancangan perubahan KUA dan PPAS secara objektif dan konstruktif agar menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD 2026 yang mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.
