GELOMBANG korupsi mengguncang Bangka Selatan dan langsung menghantam kabinet Riza Herdavid dan Debby Vita Dewi. Aparatur di lingkaran pemerintahan jatuh satu per satu, publik pun bertanya apakah badai ini hanya akan menumbalkan bawahan atau benar-benar menyeret aktor kelas kakap yang bersembunyi di balik kekuasaan.
Satu per satu pejabat dan aparatur dalam lingkaran kabinet Riza-Debby kini berurusan dengan hukum. Kejaksaan Negeri Bangka Selatan sudah menetapkan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif berinisial Rs, Jm, dan Sa sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan APBD 2022–2023 di Satpol PP. Tidak hanya itu, Hs mantan Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP dan Yp pihak swasta penyedia barang dan jasa juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Seluruhnya kini ditahan di Lapas Kelas IIa Tuatunu Pangkalpinang menunggu persidangan.
Baca Juga: Tiga Orang Kabinet Riza-Debby Tersengat Korupsi APBD, Tersangka Yp Dijanjikan Proyek
Gelombang korupsi ini tampaknya tidak akan berhenti di Satpol PP. Potensi penyidikan melebar ke dinas lain, bahkan bisa menyeret aktor kakap, bukan hanya kelas teri. Publik masih menyoroti dugaan korupsi di tubuh KONI Basel, proyek dermaga Penutuk, dermaga wisata Pantai Lampu, hingga kasus-kasus lain yang masih tertutup rapat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak lama sudah memberi sinyal keras. Berdasarkan rilis Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) selama empat tahun terakhir, skor integritas Pemkab Basel stagnan di zona rentan. Tahun 2021 tercatat 71.46, tahun 2022 turun menjadi 69.52, tahun 2023 sempat naik ke 71.84, lalu kembali merosot menjadi 69.1 pada 2024.
Risiko korupsi nyata terlihat dalam tata kelola anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen sumber daya manusia. KPK bahkan menyoroti penyimpangan penggunaan anggaran, terutama honorarium, perjalanan dinas, dan pengadaan barang dan jasa.
“Banyak yang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Soal promosi dan mutasi masih berisiko tinggi, lalu intervensi pihak lain sangat tinggi. Yang kami sorot itu objektivitas kebijakan manajemen SDM yang sangat rendah. Ini beberapa yang krusial,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono.
