Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam, menggelar reses Masa Sidang II Tahun Sidang II di Majelis Muallim Rizal di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Sabtu (16/5/2026).
Dalam forum dialog tersebut, warga dapat menyuarakan secara langsung kepada wakil rakyat terkait berbagai aspirasi dan keluhan infrastruktur, persoalan pertanian, minimnya fasilitas kepemudaan, hingga kesejahteraan tenaga keagamaan.
Salah satu warga Belinyu, Herman, mempertanyakan kelanjutan proposal bantuan pembangunan tempat manasik dan sekretariat Yayasan Haji Mabrur Belinyu yang sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah.
Selain itu, ia menyoroti banyaknya lampu penerangan jalan provinsi yang mati di sepanjang Jalan Sudirman, kondisi tersebut rawan memicu kecelakaan, terutama pada malam hari.
Keluhan krusial lainnya turut ia utarakan, Herman menyampaikan kondisi jembatan penghubung di wilayah perbatasan Kelurahan Mantung, Bukit Ketok dan Air Jukung yang roboh sejak satu dekade lalu. Padahal, akses tersebut menjadi jalur utama aktivitas tujuh kelompok tani di kawasan itu.
“Dari Air Jukung sampai gang Sadar, banyak lampu mati. Ini sudah lama dan sangat membahayakan pengguna jalan, termasuk akses jembatan penghubung di Kelurahan Mantung,” ujarnya.
Serupa, warga Belinyu lainnya, Amiranda menyoroti buruknya akses menuju sejumlah destinasi wisata seperti Pantai Romodong dan Pulau Putri yang dinilai menghambat pengembangan sektor pariwisata di Belinyu, hingga kini belum tersentuh perbaikan.
Selain akses jalan tersebut, ia menilai minimnya fasilitas dan ruang kreativitas pemuda. Keterbatasan itu berdampak terhadap perkembangan seni dan olahraga di Belinyu yang dinilai tertinggal dibanding daerah lain.
“Akses jalan menuju destinasi wisata harap ada perbaikan, termasuk fasilitas bagi anak muda di Belinyu sebagai wadah untuk berkembang. Kegiatan seni lokal juga jarang diadakan,” kata Amiranda.
Di sektor pertanian dan sosial kemasyarakatan juga menjadi perhatian warga yang hadir di kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Bangka tersebut.
Salah satu warga yang ikut hadir di kunjungan reses itu, Sumantri, menyampaikan kelangkaan pupuk yang terjadi sejak tahun lalu serta rendahnya harga tandan buah segar (TBS) sawit di Belinyu dibandingkan daerah lain. Selain itu, ia meminta perhatian serius pemerintah daerah terhadap kondisi rumah seorang warga, Kartini. Ia menilai kondisi rumah tersebut sangat memprihatinkan dan sudah tidak layak huni.
“Harga pupuk mahal dan sulit didapat. Harga sawit juga lebih rendah dibanding daerah lain,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Asbani, yang mewakili petugas Pembina Agama (PA) Kecamatan Belinyu mempertanyakan kejelasan pembayaran insentif petugas agama tahun 2024 yang hingga kini belum diterima. Persoalan lain turut menjadi perhatian seperti kerusakan jalan, status lahan masyarakat di kawasan hutan lindung, kebutuhan Balai Latihan Kerja (BLK), hingga ancaman pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam lembur di sejumlah perusahaan.
Selain itu, Asbani mengungkapkan bahwa Belinyu saat ini tengah menghadapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Berbagai aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Belinyu.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bangka, Maryam, menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi dan usulan masyarakat Belinyu di kegiatan reses tersebut agar dapat masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027.
