Rekomendasi DPR Masih Menanti Tindak Lanjut, Masyarakat Bangka Belitung Berharap Kepastian
LIMA tahun setelah kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Bangka Belitung, sejumlah rekomendasi strategis yang disampaikan kepada PT Timah masih belum menunjukkan tindak lanjut yang jelas.
Salah satu rekomendasi penting menyangkut revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Langkah ini diperkirakan dapat mengamankan sekitar 86.488 ton pasir timah, senilai Rp 20,5 triliun, serta memberi tambahan penerimaan negara hingga Rp 4,1 triliun sampai 2025.
Namun, hingga kini masyarakat belum melihat langkah konkret dari perusahaan. Hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah publik, terutama di Bangka Belitung yang selama ini menjadi wilayah utama operasi PT Timah.
“Sampai sekarang belum ada kabar atau penjelasan lebih lanjut. Kami berharap ada keterbukaan dari manajemen PT Timah,” kata Farhan, warga Toboali, Kamis (24/7/2025).
Baca Juga : Pemkab Basel, Jangan Berdongeng Soal Percepatan Ekonomi Jika Kawasan Industri Saja Diabaikan
Menurutnya, sebagai BUMN yang sudah lama beroperasi di Bangka Belitung, PT Timah diharapkan lebih komunikatif dalam menjelaskan posisi perusahaan terhadap rekomendasi yang bersifat strategis.
