BeritaPemilu 2024

Rapat Konsolidasi Untuk SDM Penyelenggara Pemilu yang Tangguh, Kuat & Solid

0
×

Rapat Konsolidasi Untuk SDM Penyelenggara Pemilu yang Tangguh, Kuat & Solid

Sebarkan artikel ini

Dalam rangka persiapan pembentukan PPK dan PPS untuk Pemilu 2024, KPU membutuhkan sosialisasi regulasi pembentukan badan ad hoc, penguatan rencana aksi dan implementasi kebijakan yang sinergis dan harmonis dari pusat sampai kabupaten/kota, serta konsolidasi kebijakan strategis dan antisipatif dalam tahapan pembentukan PPK dan PPS, KPU mengelar Rapat Konsolidasi dan Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari didampingi Anggota KPU Parsadaan Harahap, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, dan Mochammad Afifuddin serta Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno membuka rapat, di Jakarta (15/11/2022).

Dalam laporannya, Plt Kepala Biro SDM, Yuli Hertaty menjelaskan tujuan dari digelarnya rapat ini, yakni untuk mengkonsolidasikan jajaran KPU dalam pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS untuk mendukung tahapan penyelenggaraan pemilu dengan proses seleksi yang bertujuan untuk menghasilkan SDM penyelenggara pemilu yang tangguh, kuat, dan solid.

Hasyim dalam arahan saat pembukaan mengatakan, seperti halnya pemilu, setiap kegiatan ada tahapannya. Untuk pembentukan badan ad hoc misalnya, yakni mulai dari meriviu, mengevaluasi keberadaan badan ad hoc Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

“Semua tahapan tersebut dijadikan bahan untuk mengevaluasi, mereviu, dan menata ulang penyusunan peraturan KPU badan ad hoc, termasuk menyiapkan juknisnya,” kata Hasyim.

Terkait juknis, Hasyim meminta untuk mencermatinya kembali, karena secara subtansi juknis yang saat ini sudah jadi adalah juga dokumen hukum. Oleh karena itu, teks dalam juknis tidak boleh ada kesalahan ketik atau typo, sehingga juknis ini bisa menjadi bekal penyelenggara untuk digunakan dalam tahapan rekrutmen badan ad hoc.

Lanjutnya, inovasi berupa SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) dalam proses pembangunannya, KPU telah melakukan uji coba internal, kemudian KPU juga telah menggelar sosialisasi, bimtek yang menjelaskan tentang pengenalan aplikasi SIAKBA, serta pelatihan teknis penggunaan aplikasi SIAKBA kepada operator KPU kabupaten/kota.

“Pendaftaran akan mulai di atas tanggal 20 November, jumlah kecamatan kita kan ada 7.266 (Kemendari 2022_red). Jumlah itu untuk PPKnya, termasuk di Papua walaupun istilahnya lain, distrik. Kemudian untuk desa kelurahan, jumlahnya juga banyak,” jelas Hasyim.

Oleh karena itu, harus dipastikan dasar administrasinya adalah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2). Sebagai Informasi KPU secara resmi telah menerima DAK2 secara simbolis dari Kemendagri RI yang diserahkan oleh Wamendagri John Wempi Wetipo, serta Rekapitulasi Data WNI per PPLN dari Kemenlu RI yang diserahkan Direktur Protokol dan Konsuler Kemenlu Andy Rachmianto, Jumat (14/10/2022) lalu di Ruang Sidang Utama KPU.

Hasyim juga menginformasikan, berdasarkan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) per Oktober 2022, jumlah pemilih menurun dibanding Pemilu 2019. Pada Pemilu 2019 di angka 190 jutaan, PDPB bulan Juli masih pada angka 190 jutaan, sekarang ini angkanya turun menjadi 189 jutaan.

“Kemarin saya cek lagi jumlah TPS kita sudah pada angka 600 sekian ribu, angkanya tidak di kepala 7 lagi. Hal itu setidaknya dapat kita simpulkan, bahwa makin tertib administrasi kependudukan juga berpengaruh pada jumlah pemilih. Jika jumlah pemilih, dalam arti menurun, maka jumlah badan ad hoc yang akan kita persiapkan juga menurun, terutama dalam hal pembentukan KPPS,” ungkapnya.

Terkait batas usia 55 tahun dan harus sehat untuk badan ad hoc, Hasyim meminta KPU provinsi untuk berkomunikasi dengan pemda masing-masing dalam rangka bantuan penjaminan kesehatan badan ad hoc tersebut.

Masih terkait badan ad hoc, KPU saat ini tengah berkolaborasi meminta bantuan kepada kampus untuk merekrut mahasiswa dalam rangka program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Menurut Hasyim, kampus merdeka bukan sekadar magang atau kerja praktik, tetapi mendorong mahasiswa untuk menjadi PPS.

“Nanti pada saatnya ketika rekrutmen KPPS, saya mohon bantuan kepada teman-teman KPU provinsi kira-kira Rektor akan mengirim berapa orang, by name dan NIK-nya, di mana clusternya. Bukan clustering fakultas dan universitas. Cluster itu adalah daerah di mana mahasiswa akan ditugaskan,” lanjut Hasyim.

Pada akhir arahan, Hasyim meminta kepada penyelenggara untuk mempelajari dan mempedomani ketentuan dalam peraturan KPU juga juknisnya serta memperhatikan timeline, karena inilah cara jajaran KPU bekerja. Sedangkan untuk aplikasi SIAKBA agar memperhatikan daerah-daerah yang ada problem jaringan, apakah masih dimungkinkan membawa dokumen dalam bentuk hardcopy.

Sementara itu, Bernad dalam arahannya mengatakan bahwa sekretariat akan memfasilitasi pada beberapa tahapan untuk rekrutmen pembentukan sampai saat pelaksanaan tugas PPK dan PPS. Pada rekrutmen awal, sekretariat akan memastikan anggaran mulai sosialisasi sampai proses rekrutmen. Kemudian saat pelaksanaan tugas atau pada pra pelaksanaan tugas, sekretariat akan mengupayakan bimbingan teknis baik untuk KPPS, PPS maupun PPK semaksimal mungkin dan jumlah orang yang signifikan untuk bimtek, sekretariat akan menyiapkan anggarannya.

Turut Hadir Inspektur Utama Nanang Priyatna, Plt Deputi Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, Plt Kepala Biro SDM, Yuli Hertaty, Kepala Biro Partisipasi Masyarakat, Cahyo Ariawan, Kepala Biro Logistik, Novy Hasbhy Munnawar, Kapuslatlitbang, Wahyu Yudi Wijayanti, Pejabat Eselon III dan IV dan TA, Setjen KPU, Anggota KPU Provinsi pengampu Divisi SDM serta Pejabat Eselon III dan IV dan Staf di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi yang menangani SDM.

Sumber KPU RI https://www.kpu.go.id