PT Timah Siapkan Opsi Membina atau Membinasakan Kolektor Nakal
PERSOALAN kebocoran pendapatan PT Timah yang mencapai 80 persen dari total produksi menjadi tamparan keras bagi tata kelola industri strategis di negeri ini. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan bukti betapa rapuhnya pengawasan dan betapa lihainya para kolektor pasir timah bermain di celah hukum.
Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro menegaskan perusahaan hanya punya dua pilihan menghadapi para kolektor yang menggerogoti pendapatan. Pertama membina mereka yang bersedia bekerja sama. Kedua membinasakan kolektor nakal yang tetap merajalela. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan DPRD Bangka Belitung (Babel) di ruang kerja Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, Sabtu (13/9/2025).
Menurut Restu, persoalan kebocoran sudah lama berlangsung dan sulit dituntaskan. Pernah ada yang dibawa ke pengadilan, namun tidak pernah selesai karena para kolektor memiliki cara mengamankan diri.
“Yang mendapat untung besar dari penambangan ilegal di wilayah penambangan PT Timah adalah kolektor bukan masyarakat. Makanya kita perlu menertibkan para kolektor ini,” kata Restu.
Baca Juga: DPRD Babel dan PT Timah Bahas Perizinan, Harga, hingga Konflik Pertimahan
Restu juga mengakui perusahaan membutuhkan bantuan eksternal. Kehadiran Satgas Halilintar bentukan pemerintah pusat dianggap sebagai asupan gizi baru bagi PT Timah untuk menyelesaikan masalah yang tak pernah rampung.
“Satgas ini saat ini masih dalam proses orientasi, pengenalan daerah dan masalah. Kalau fase ini telah selesai nanti kami akan menyampaikan proses selanjutnya kepada Pak Ketua dan anggota dewan lainnya,” jelas Restu.
Restu memastikan stabilitas perusahaan akan dijaga tanpa melakukan pengurangan karyawan. Ia menyebut jumlah tenaga kerja bisa bertahan selama ada upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Ia juga menyinggung gejolak harga timah yang membutuhkan solusi cepat.
“Kami akan mencari solusi agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Kami juga memperkuat sistem pengawasan dengan pemasangan CCTV serta menata kembali pengamanan internal,” ujar Restu.
Baca Juga: DPRD Babel Soroti Tata Kelola Timah, PT Timah Janji Cari Solusi
