PT TIMAH Perbarui RIPPM Bersama Pemkab Bangka, Selaras Kemandirian Sosial Ekonomi dan Lingkungan
Melalui penyusunan pembaruan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM).
PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperkuat komitmen dalam mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
PT TIMAH melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar program yang dirancang semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) konsultasi multipihak pembaruan RIPPM yang digelar di Gedung Cassiterite, Timah Learning Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Senin (4/5/2026).
Melalui forum ini, PT TIMAH bersama Pemerintah Kabupaten Bangka membahas penyusunan dokumen RIPPM yang diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah agar program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
RIPPM tersebut mencakup delapan pilar utama yakni pendidikan, kesehatan, pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan komunitas, dan infrastruktur.
Departement Head Corporate Communication PT TIMAH (Persero) Tbk, Anggi Budiman Siahaan, mengatakan pembaruan dokumen RIPPM merupakan langkah strategis perusahaan yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
“Penyusunan RIPPM ini menjadi bagian penting agar program pemberdayaan masyarakat dapat selaras dengan kebutuhan dan arah pembangunan daerah. Kami ingin memastikan seluruh masukan dari para pemangku kepentingan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan program yang lebih relevan dan berdampak,” ujarnya.
Selama ini, program PPM PT TIMAH telah menjangkau berbagai kecamatan di Kabupaten Bangka. Karena itu, forum multipihak ini menjadi momentum penting untuk memperkaya perspektif dalam penyusunan RIPPM yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis mengemuka. Pada sektor pendidikan, peserta menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi anak kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus, penguatan kapasitas guru dan orang tua, hingga pengembangan kompetensi masyarakat termasuk perluasan akses pendidikan tinggi bagi seluruh siswa tanpa terbatas pada kelas unggulan yang bertujuan agar tidak bergantung pada sektor pertambangan.
Di sektor ekonomi, pembahasan mencakup pengembangan sentra UMKM berbasis potensi daerah, digitalisasi pemasaran, penguatan sektor pariwisata, penyelesaian persoalan lahan, pengelolaan sampah berbasis teknologi, hingga perluasan akses permodalan dan pelatihan pascapanen.
Sementara itu, pada sektor lingkungan, masukan yang mengemuka antara lain pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, revitalisasi lahan eks tambang, dan penguatan Program Kampung Iklim.
