BABELHEBAT.COM, KARIMUN – PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperkuat penyelarasan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan kebutuhan pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi publik pembaruan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Gedung Nasional Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (3/9/2026).
Konsultasi publik ini menjadi ruang bagi PT TIMAH bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk membahas arah program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pemerintah daerah, perwakilan masyarakat hingga kelompok penerima manfaat program PPM PT TIMAH.
Staf Ahli Perencana Utama Baperlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah, mengatakan pembaruan RIPPM perlu mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar program pemberdayaan perusahaan dapat memperkuat prioritas pembangunan daerah.
“Setiap rencana kebijakan yang dibuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, kita berharap menyatu dengan rencana kebijakan RPJMD provinsi maupun kabupaten kota,” kata Arif.
Ia menyebut sejumlah isu strategis dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan program PPM di Kepulauan Riau. Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis maritim, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pelayanan publik, pelestarian budaya lokal, pembangunan infrastruktur, serta isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
Arif juga berharap keberadaan PT TIMAH di Karimun mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Memang hadirnya PT Timah ini kita harapkan mendorong dan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun pada khususnya, karena berada di wilayah Kabupaten Karimun,” ujarnya.
Ia menambahkan, program pemberdayaan perlu berjalan secara terintegrasi. Program di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga pengembangan mata pencaharian harus saling mendukung agar manfaatnya lebih besar dan berkelanjutan.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, H. Muhammad Isnaini, meminta agar program PPM menghasilkan dampak yang nyata dan terukur.
