Di sisi lain, Viktor menilai penanganan persoalan pertambangan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Tata kelola pertambangan yang legal juga diperlukan agar potensi sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Polda Babel akan mengawal rencana pemerintah daerah terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR), termasuk dengan meminta jajaran Kapolres ikut memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.
“Tapi yang paling penting sebenarnya, tambang ini harus juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga rencana IPR yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, nanti kami akan perintahkan para Kapolres untuk mengawal itu. Supaya nanti masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” jelas Irjen Pol Viktor.
Terkait dugaan adanya oknum penegak hukum yang membekingi pertambangan ilegal maupun jalur penyelundupan, Viktor memastikan tidak ada perlakuan khusus dalam penindakan.
“Ya, semuanya, siapa aja gitu. Dan kita tidak pernah membiarkan, terus kemudian memilih-milih. Siapa pun yang menjadi pelaku akan kita tindak,” katanya.
