Polemik Kades Bedengung, Maryam Desak Pemeriksaan Menyeluruh
BABELHEBAT.COM, PANGKALPINANG — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Maryam meminta dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa Bedengung, Kabupaten Bangka Selatan, ditindak tegas apabila terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan.
Hal tersebut disampaikan Maryam dalam audiensi bersama Aliansi Masyarakat Desa Bedengung bersama Dema IAIN SAS Babel di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Rabu (7/10/2026).
Dalam audiensi tersebut, Maryam menyoroti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran administrasi oleh Kepala Desa Bedengung. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti dan masuk dalam larangan bagi kepala desa sebagaimana aturan yang berlaku, maka harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan.
“Dia telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi berat. Kalau di Pasal 8 itu dia diberhentikan karena melanggar larangan yang tidak boleh dilakukan oleh kepala desa. Itu ada di Pasal 8 huruf d. Artinya tidak ada kompromi, Pak!” tegas Maryam.
Maryam mengatakan, sembilan poin dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat perlu diperiksa secara menyeluruh. Terlebih, persoalan tersebut juga disebut telah disampaikan kepada Ombudsman dan terdapat dugaan maladministrasi.
“Kalau kasusnya terbukti dia melanggar, yang sembilan poin seperti yang diberikan kepada kami dan disampaikan kepada Ombudsman pun mengatakan adanya maladministrasi, maka harusnya langkah tegas, Pak,” ujarnya.
Untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kewenangan, Maryam mendorong Bupati Bangka Selatan dan Inspektorat memberikan penjelasan kepada DPRD Babel.
“Bupati harus dipanggil, bukan hanya camat,” tegasnya.
Ia mengusulkan Komisi I DPRD Babel mengundang Bupati Bangka Selatan bersama Inspektorat untuk mengetahui sejauh mana laporan masyarakat telah ditindaklanjuti.
“Komisi I harus mengundang Inspektorat dan Bupati Bangka Selatan. Kita ingin tahu sejauh mana persoalan ini ditindaklanjuti,” katanya.
Maryam menyebut berdasarkan penyampaian masyarakat, persoalan tersebut telah berlangsung sejak 2024. Karena itu, setiap dugaan perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dan dokumen resmi, termasuk terkait pengembalian dana yang disebut pernah dilakukan.
Menurutnya, apabila persoalan sebelumnya telah diperiksa, DPRD perlu mengetahui hasil pemeriksaan serta langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Maryam menilai persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut-larut. Jika seluruh dugaan terbukti melalui proses pemeriksaan, maka tindakan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat serta menyelesaikan persoalan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kewenangan masing-masing pihak.

