PENJABAT Sementara (Pjs) Bupati Bangka Selatan, Elfin Elyas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024 disusun tanpa defisit. Hal ini dicapai berkat pemanfaatan Sisa Lebih Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya (2023) untuk menutup selisih antara penerimaan atau pendapatan dan belanja daerah.
“Berdasarkan laporan audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap laporan keuangan tahun 2023, maka APBD 2024 disusun tanpa mengalami defisit meski ada tantangan dalam mencapai target PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata Elfin kepada wartawan, Kamis (7/11) malam.
Dijelaskan Elfin, merujuk data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Basel mencatat bahwa hingga September 2024, realisasi PAD baru mencapai 58,24 persen atau sekitar Rp 48,57 miliar dari target sebesar Rp 83,4 miliar. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PAD yang bertugas mengoptimalkan penagihan dan pengawasan pendapatan daerah.
“Intinya Pemkab Bangka Selatan tetap fokus pada percepatan penagihan dan pengawasan untuk memastikan PAD tercapai sesuai target yang telah ditetapkan,” ujar Elfin.
Selain PAD, lanjut Elfin, aliran dana transfer dari pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga diterima secara lancar. Hal ini memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program prioritas, termasuk peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi lokal.
Namun, kata Elfin, perlu diingatkan bahwa proyeksi anggaran untuk tahun 2025 masih dalam pembahasan awal di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Salah satu faktor yang berpotensi menekan anggaran tahun 2025 adalah penurunan alokasi DAU blok grant, yang sering kali digunakan untuk membiayai belanja pegawai.
“Penurunan alokasi DAU akan berdampak pada anggaran belanja pegawai, terlebih dengan kebijakan penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang juga berpotensi menambah beban anggaran,” jelas Elfin.
Selain itu, penurunan pendapatan DBH, khususnya dari royalti timah, turut mempengaruhi pendapatan daerah secara keseluruhan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, kata Elfin, pemerintah daerah merumuskan berbagai strategi guna memastikan belanja wajib dan mengikat dapat terpenuhi. Program-program prioritas seperti Universal Health Coverage (UHC), pengadaan perlengkapan sekolah, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga tetap menjadi fokus utama.
“Kami tetap memastikan bahwa program-program prioritas yang penting bagi masyarakat akan berjalan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah efisiensi, Elfin menjelaskan bahwa pihaknya akan merasionalisasi anggaran belanja yang dianggap tidak mendesak. Misalnya, belanja honorarium, perjalanan dinas dan kegiatan seremonial akan dikurangi agar dana lebih difokuskan pada kebutuhan yang lebih mendesak.
Dengan berbagai upaya efisiensi ini, pemerintah daerah berharap APBD 2025 dapat dijalankan secara efisien dan menghindari pembiayaan yang tidak rasional.
Elfin optimis, dengan perencanaan anggaran yang tepat dapat mempertahankan pengelolaan keuangan daerah yang stabil, meskipun di tengah tantangan ekonomi.
“Kami akan memastikan anggaran diprioritaskan untuk belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu, dan kemudian memastikan bahwa tiga program prioritas dapat berjalan sesuai rencana,” tegas Elfin.
