PENJABAT (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan mengapresiasi atas pandangan umum dari tujuh fraksi DPRD Kota Pangkalpinang terkait tiga raperda yang diusulkan eksekutif ke legislatif.
Hal tersebut diutarakan Lusje saat menghadiri rapat paripurna ke-18 masa persidangan III tahun 2024 DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (10/6).
Sebelumnya pada tanggal 8 Juni 2024 telah dilaksanakan agenda rapat paripurna ke-17 masa persidangan III tahun 2024 DPRD Kota Pangkalpinang.
Tiga raperda yang diusulkan eksekutif ke legislatif, meliputi raperda tentang pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045, raperda tentang perubahan atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pemekaran kelurahan dan pembentukan kecamatan dalam wilayah Kota Pangkalpinang, serta raperda tentang pencabutan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 26 Tahun 2010 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan.
“Atas penjelasan yang telah disampaikan tersebut, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi baik dalam bentuk masukan, saran, dukungan dan pertanyaan dari masing-masing fraksi atas pemandangan umum raperda yang telah disampaikan sebelumnya,” ujar Lusje.
Adapun tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum, meliputi Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
“Sebelum menjawab atas pandangan umum yang telah disampaikan, dan guna mempersingkat waktu yang telah diberikan bahwa dalam pandangan umum tersebut ada terdapat kesamaan pertanyaan yang telah disampaikan, maka terhadap pertanyaan tersebut tidak dilakukan pengulangan jawaban, dan atas jawaban tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” kata Lusje.
Berkenaan dengan pandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Golkar, Lusje mengucapkan terima kasih telah menerima pengajuan tiga raperda untuk dapat diteruskan pada tingkatan pembahasan lebih lanjut ditingkat pansus.
“Pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar dapat kami sampaikan bahwa yang menjadi isu strategis pembangunan jangka panjang, serta sasaran utama visi RPJPD dan indikator sasaran pokok apakah masih merupakan indikator sementara atau ada beberapa indikator baru yang belum tersedia sehingga menimbulkan hambatan dalam menentukan target pada indikator tersebut? Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kota Pangkalpinang yang akan ditangani dalam 20 tahun kedepan,” jelas Lusje.
Isu-isu strategis RPJPD Kota Pangkalpinang tahun 2025-2045, meliputi bonus demografi dan pemanfaatannya dalam akselerasi pembangunan, pengentasan kemiskinan struktural di wilayah perkotaan, penguatan sektor ekonomi unggulan menuju transformasi ekonomi inklusif, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, supremasi hukum dan terjaganya stabilitas ekonomi daerah, potensi tergerusnya kebudayaan lokal, implementasi pembangunan yang ramah lingkungan dan stabilitas ketahanan pangan.
