JELANG Pilkada Serentak 2024, masyarakat Kepulauan Bangka Belitung agar lebih cerdas dalam menganalisa setiap program yang tertuang dalam visi misi calon kepala daerah.

Hal tersebut diutarakan Ketua Anti Korupsi Peduli Pejabat Daerah (AKPPD) Bangka Belitung, Zainuddin Pay terkait adanya salah satu program calon kepala daerah, yang akan menggratiskan biaya jaminan kesehatan masyarakat melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Program seperti itu tidak masuk diakal. Itu namanya program resmi pemerintah yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir, jadi itu bukan program dari visi misi calon. Karena itu, saya ingatkan kepada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang tersebar di 7 kabupaten/kota, meliputi Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka, Belitung Timur, Belitung dan Pangkalpinang jangan sampai dibodohi oleh visi misinya calon yang tidak jelas dan tidak masuk diakal,” kata Pay, Rabu (2/10).

Karenanya itu, lanjut Pay, sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih harus cerdas dalam menganalisa visi misi calon kepala daerah.

“Kita harus paham dan harus bisa membedakan antara program pemerintah dan programnya calon. Karena itu, kita harus lebih cerdas dari mereka (calon_red) dalam menganalisa setiap visi misinya itu,” ujar Pay.

Menurutnya, program untuk menggratiskan biaya jaminan kesehatan tersebut tidaklah masuk akal. Sebab, angka partisipasi masyarakat Babel saat ini telah mencapai 99,41 persen. Bahkan angka dimaksud telah melebihi target nasional yang hanya 75 persen.

“Untuk wilayah Kabupaten Bangka saja sebanyak 30.000 peserta BPJS dihapus yang sebelumnya dibebankan kepada APBD. Khusus Kecamatan Mendo Barat saja sebanyak 4.000 peserta BPJS dihapus. Saya harap calon kepala daerah tidak mengumbar janji yang tidak masuk akal,” tegas Pay.

Pay menjelaskan, kondisi anggaran (APBD_red) Babel saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga tidak relevan jikalau harus jor-joran dalam merealisasikan suatu hal hanya untuk kepentingan kampanye.

“Berdasarkan data BPJS, per 31 Mei 2024, jumlah peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 99,41 persen atau 1.493.468 jiwa,” ujarnya.

“Artinya, hampir semua masyarakat telah ikut serta dalam program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan. Selain itu, hingga saat ini BPJS dan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk mendorong agar masyarakat mendaftar JKN. Hal ini dilakukan agar jaminan kesehatan masyarakat tetap terjamin dan pemerintah lebih peduli terhadap kesehatan masyarakat,” jelas Pay.

Seperti diketahui, angka cakupan peserta JKN di Babel telah melampaui target nasional dengan cakupan peserta JKN di kabupaten/kota se-Bangka Belitung, meliputi Kabupaten Bangka Selatan 98,17 persen, Kabupaten Bangka Barat 99,2 persen, Kabupaten Belitung 100,61 persen, Kabupaten Belitung Timur 98,87 persen, Kabupaten Bangka 96,84 persen, Kota Pangkalpinang 96,59 persen, Kabupaten Bangka Tengah 97,68 persen.

Pay berharap, agar masyarakat dapat lebih jeli dan teliti dalam menyikapi janji-janji kampanye calon kepala daerah, sehingga tidak terbohongi oleh janji-janji palsu demi mendapatkan hati dan suara masyarakat pada Pilkada 2024 ini.

“Saya yakin masyarakat juga sudah cerdas sekali, tahu mana program yang memang sudah ada dan mana yang belum. Saat ini kan kita butuh suatu terobosan untuk membuat Bangka Belitung lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Bukan malah menjanjikan sesuatu yang memang sudah berjalan dengan baik demi untuk merebut hati dan suara masyarakat,” tegasnya.