BeritaNasional/InternasionalPangkalpinangPemerintahan

Pilkada 2024, Mendagri Ingatkan Pemda Selesaikan NPHD

2
×

Pilkada 2024, Mendagri Ingatkan Pemda Selesaikan NPHD

Sebarkan artikel ini
1701775180IMG 20231205 WA0023

MENTERI Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Penyelesaian itu penting untuk memastikan kebutuhan anggaran Pilkada serentak 2024 terpenuhi.

Tito menjelaskan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada telah jelas mengatur bahwa anggaran Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Meliputi kebutuhan anggaran untuk KPU, Bawaslu Linmas dan aparat keamanan Polri/TNI.

“Kita akan mendorong rekan-rekan kepala daerah untuk melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI dan Polri untuk menghitung kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan, pengawasan dan pengamanan,” kata Tito pada rapat koordinasi persiapan pendanaan Pilkada dan penandatanganan NPHD secara virtual, Selasa (5/12/2023) dikutip dari laman resmi kemendagri.

Tito menekankan agar anggaran yang telah disepakati bersama melalui NPHD dapat disalurkan sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024. Hal ini, telah diingatkannya sejak 24 Januari lalu melalui surat edaran. Karena itu, mestinya pemerintah daerah telah mempersiapkannya.

“Kalau ada yang belum mengajukan, KPU, Bawaslu segera minta untuk mengajukan, jangan sampai mendadak kemudian dibebankan di tahun 2024, padahal uangnya tidak ada,” ujarnya.

Dijelaskan Tito, Kemendagrai telah menyisir kondisi keuangan seluruh daerah dalam mendukung Pilkada 2024. Sebanyak 545 daerah bakal melaksanakan Pilkada, termasuk diantaranya 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Namun, pembiayaan Pilkada di 4 DOB tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dengan demikian, sebanyak 541 daerah pelaksanaan Pilkadanya di dukung oleh APBD.

Tito menambahkan, berdasarkan data per 4 Desember 2023, Dari 541 daerah tersebut, sebanyak 480 daerah telah menandatangani NPHD dengan KPU. Sementara yang telah menandatangani NPHD dengan Bawaslu sebanyak 432 daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa belum semua daerah menyelesaikan NPHD. Karena itu, dimintanya bagi daerah yang belum menandatangani NPHD untuk segera menyelesaikannya.

“Ini nanti kita akan lakukan rapat zoom meeting per region, nanti (Daerah) bagian Tengah dan bagian Timur kita akan rapat khusus, khusus hari ini rapatny memang dengan Aceh, Sumut, Sumbar dan Jatim,” tegas Tito.

Baca Juga Berita Lainnya :

Salam Seremonial, Jelang Akhir Tahun 2023 Kegiatan Seremonial Gencar di Toboali

Duka dan Cerita Pilkada Basel 2020

Asak Kawa Kite Pacak, Empat Program Unggulan Riza-Debby Terus Berlanjut

Riza-Debby Terharu Ribuan Pengunjung Padati Sport Center Toboali, Malam Puncak Festival Pesona UMKM Berakhir Sukses