KEBERADAAN data sangatlah penting karena menjadi dasar untuk perencanaan yang harus terukur logis dan rasional. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go saat membuka kegiatan sosialisasi dan diseminasi, Selasa (11/6/2024).
Kegiatan bertajuk ‘Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi serta Sosialisasi Penginputan Data Statistik Sektoral’ ini diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pangkalpinang, di Ruang OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Mie Go menjelaskan, data statistik sektoral sebagai upaya meminimalisir permasalahan tentang data yang sering dihadapi saat ini. Bahkan, data yang terkumpul hanya semacam formalitas dan masih tersebar pada sektor masing-masing lantaran masih adanya ego sektoral serta masih belum terstandarisasinya data yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Diskominfo selaku wali data mempunyai tugas dan fungsi untuk mengumpulkan, memeriksa dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data. Produsen data ini adalah setiap OPD yang memiliki kewenangan atas data sektoral yang diampunya,” kata Mie Go.
Menuju Satu Data Indonesia, Mie Go berharap agar Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat berbenah meningkatkan kualitas data. Selain itu, harus berani membuat suatu terobosan dengan membangun kolaborasi antar OPD atau instansi dan lembaga dengan meninggalkan ego sektoral.
“Kami harap dengan pertemuan ini adanya komitmen dari setiap kepala OPD selaku produsen data untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia,” ujar Mie Go.
Sebagai informasi, saat ini Diskominfo telah memiliki portal Satu Data Indonesia Kota Pangkalpinang yang menjadi wadah penyebarluasan data.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Pemkot Pangkalpinang, Febri Yanto menambahkan, statisik sektoral tidak terlepas dari pelaksanaan Satu Data Indonesia.
Belum lama ini, lanjut Febri, Diskominfo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di Pangkalpinang. Tahun 2022 lalu, nilai tersebut berada di angka 1,6 dan termasuk kurang. Bukan hanya Pangkalpinang, kekurangan nilai tersebut bahkan hampir sama di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena berhubungan dengan Satu Data Indonesia.
“Ke depan kami optimis pasca penilaian nanti ada evaluasi dari pusat, minimal Pangkalpinang mendapat nilai baik yakni 2,6 atau bahkan melebihi 3 karena jika berdasarkan penilaian internal dari BPS sudah 3,7 untuk EPSS-nya. Harapannya nilai nanti lebih baik,” ujar Febri.
Febri menjelaskan, pelaksanaan statistik sektoral ini memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di Pangkalpinang pun, penyelenggaraan statistik sektoral ini telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang dijabarkan melalui Keputusan Wali Kota Nomor 201 tentang pembentukan tim forum Satu Data Indonesia Kota Pangkalpinang.
Febri menegaskan, Diskominfo sebagai dinas dengan tipe B yang memiliki tiga bidang berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui tiga kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Kominfo, Badan Sandi dan Siber Negara serta Biro Pusat Statistik.
“Untuk persandian itu berkoordinasi dengan Biro Pusat Statistik dan BSSN. Ke depan agar fokus dan maksimal, harapannya apakah persandian ini dibuatkan menjadi bidang sendiri sehingga Diskominfo berubah ke tipe A atau tupoksinya diberikan ke OPD lain yang lebih cakap. Berbicara mengenai statistik ini tentu harus dilengkapi dengan SDM, terutama peneliti dan fungsional statisisi. Kalau di persandian, kami sudah mempunyai ahli sandi yang bersertifikat dan sudah ada SDM nya,” tutur Febri.
