JELANG Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda setempat, Rabu (16/10/2024).
Rapat ini dipusatkan di Smart Room Center, dibuka oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama didampingi Sekretaris Daerah, Mie Go membahas tentang berbagai persiapan yang diperlukan dalam penyelenggraaan Pilkada Serentak dilaksanakan pada 27 November 2024.
Budi menjelaskan, pilkada telah memasuki tahapan kampanye sehingga dibutuhkan perhatian khusus agar proses penyelenggaraan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Menurutnya, dalam pelaksanaan pilkada terdapat beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Hibah anggaran pilkada dari Pemkot Pangkalpinang telah didistribusikan ke KPU, Bawaslu, Polri dan TNI,” kata Budi.
Budi menambahkan, anggaran hibah ke KPU sebesar Rp 23.950.284.000, Bawaslu sebesar Rp 6.364.656.000 dan untuk Polri (Polresta) sebesar Rp 1.276.129.000.
Budi meminta agar seluruh pihak dapat melakukan koordinasi menyiapkan data agregat kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial pemilih Pemilihan (DP4). Selain itu, agar sosialiasi terkait pilkada terus digencarkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Pilpres (Pemilihan Presiden) 86 persen partisipasinya. Kalau Pemilukada harus di atas itu karena ini kan memilih kepala daerah harus lebih semangat lagi. Motivasinya pun berbeda karena partisipasi inilah yang harus kita dorong supaya kalau bisa jangan turun dari pilpres, istilahnya harus ada semangat kita dalam membangun daerah,” jelas Budi.
Budi meminta agar OPD terkait, camat dan Iurah, serta aparat Keamanan TNI dan Polri dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam hal pendistribusian dan penempatan logistik, termasuk pendirian TPS agar di antisipasi dari kemungkinan bencana banjir.
“Saya rasa Pangkalpinang ini tidak ada daerah yang sulit dijangkau, semua terjangkau, dan tidak ada area jalan yang terputus. Pastinya kita dalam keadaan lancar kalau berkenaan dengan logistik nanti sudah dirancang,” ujar Budi.
Budi berharap, hubungan pemerintah kota bersama Forkopimda semakin terjalin kuat, khususnya dalam mengaktifkan tim penanggulangan konflik sosial.
Melalui tim penanggulangan konflik dan tim kewaspadaan dini daerah yang terdiri dari jajaran pemerintan daerah dan instansi vertikal yang ada di Kota Pangkalpinang, telah melaksanakan langkah antisipatif mencegah aksi kriminalitas dan tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
“Pemerintah Kota Pangkalpinang juga melibatkan elemen-elemen dan tokoh agama melalui forum-forum yang ada seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) hingga RT dan RW dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Budi menegaskan agar ASN dan penyelenggara negara wajib bersikap netral. Hal tersebut sebagai tindak lanjut untuk menjaga netralitas ASN di Kota Pangkalpinang, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 270/139/SE/BKPSDMD/XI/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang netralitas ASN/PPPK/Pegawai Non ASN dalam Pilkada Serentak 2024.
“Mari kita jaga netralitas kita ini, supaya kita tidak terganggu dalam bekerja. Lebih baik kita berkonsentrasi bekerja untuk pembangunan kita yang hampir memasuki akhir tahun,” imbuh Budi.
