PEMERINTAH Kota (Pemkot) Pangkalpinang menyampaikan rancangan perubahan KUA-APBD dan perubahan PPAS-APBD 2024 ke DPRD setempat, untuk dibahas lebih lanjut sesuai aturan yang telah ditetapkan.
Rancangan perubahan KUA-APBD dan perubahan PPAS-APBD 2024 disampaikan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Senin (5/8/2024).
“Rancangan perubahan KUA-PPAS APBD 2024 ini dilakukan karena adanya penyesuaian akibat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan perkembangan pelaksanaan anggaran daerah dalam tahun anggaran berjalan dan diformulasikan berdasarkan perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2024,” kata Budi Utama.
Budi menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 162 ayat 1, bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut di antaranya pelampuan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
“Selain itu, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah,” ujar Budi.
Budi menambahkan, fokus pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2024 diharapkan mampu mendongkrak kualitas SDM dan kualitas kehidupan masyarakat.
Adapun prioritas pembangunan utama pada perubahan KUA-PPAS 2024 :
Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah. Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan. Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan. Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesejahteraan serta daya saing masyarakat. Peningkatan kualitas pembangunan gender yang berfokus pada peningkatan perlindungan, kesetaraan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
“Pembangunan ekonomi perlu menjadi perhatian yang utama mengingat perannya yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan tema pembangunan Kota Pangkalpinang yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah didukung tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, ditengah kondisi perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-politik global dan ketegangan geopolitik saat ini dapat memberikan dampak pada perekonomian Kota Pangkalpinang,” jelas Budi.
Oleh karena itu, lanjut Budi, perlu adanya penguatan ketahanan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai stimulus perekonomian berkualitas agar ketika kondisi resesi muncul, maka tidak akan mempengaruhi perekonomian secara signifikan.
Budi memaparkan, beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim ekonomi kedepan. Meliputi mempertahankan daya beli masyarakat dengan menjaga agar inflasi stabil dan terkendali. Memberdayakan ekonomi kerakyatan termasuk penguatan sektor umkm dan sektor informal lainnya. Mendorong peningkatan investasi secara menyeluruh guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan di daerah.
“Pemerintah Kota Pangkalpinang selalu berupaya meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan mengedepankan prinsip kecermatan dan rasionalitas melalui pengoptimalan berbagai sumber dan potensi pendapatan yang ada namun tetap memperhatikan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah. Namun, adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terkait pajak dan retribusi daerah, mengakibatkan perlu dilakukannya perubahan terhadap proyeksi target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya terutama pada sektor PAD,” jelasnya.
Budi menegaskan, proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan perubahan KUA dan rancangan PPAS APBD 2024 diestimasikan mengalami kenaikan dari target sebelumnya. Kenaikan ini bersumber dari beberapa sumber pendapatan yang salah satunya dari pendapatan pajak daerah. Kebijakan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Seiring kenaikan pendapatan daerah, rencana alokasi belanja pada rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS 2024 ini mengalami penambahan. Penambahan ini dialokasikan dalam rangka memenuhi pendanaan belanja. Selanjutnya, arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 yaitu melalui pemanfaatan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menutupi defisit belanja dan sebagai sumber pendanaan yang telah direncanakan sebelumnya,” tegas Budi.
