Pemkot Pangkalpinang Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri Secara Virtual
PEMERINTAH Kota Pangkalpinang melalui Pelaksana tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang pengendalian inflasi daerah secara virtual (zoom meeting) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (4/6/2025), bertempat di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan untuk program dapur umum MBG (Makanan Bergizi Gratis) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lahan tersebut akan digunakan untuk memasak dan mendistribusikan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat tertentu.
Lahan yang disiapkan bisa milik pemda atau desa, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nantinya, lahan itu akan dimanfaatkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lokasi pembangunan dapur pelayanan. Setiap kabupaten/kota diminta menyiapkan minimal tiga lokasi untuk program ini agar pelaksanaan bantuan makanan bergizi dapat merata.
BACA JUGA : Pemkot Pangkalpinang Tanda Tangan Kerja Sama Pembangunan antar Daerah se-Bangka Belitung
Selain itu, Tomsi juga menyoroti masih adanya sepuluh daerah yang belum menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini dianggap penting sebagai dukungan terhadap program pembangunan tiga juta rumah.
Program lain yang dibahas dalam rakor ini, meliputi pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP), pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas dan pembangunan SMA Unggul Garuda (SUGAR).
Koperasi yang belum memiliki dokumen notaris tidak akan diakui secara hukum dan tidak bisa menerima bantuan. Pemerintah pusat menargetkan peluncuran KMP pada 12 Juli 2025.
