Pemkot Pangkalpinang Dorong Pengendalian Inflasi dan Percepat Perbaikan Rumah Tak Layak Huni
PEMERINTAH Kota Pangkalpinang terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah. Fokus utama diarahkan pada pengendalian inflasi dan percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sebagai bagian dari upaya mendorong kesejahteraan masyarakat.
Hal ini ditegaskan oleh Pelaksana tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, dalam rapat koordinasi virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (14/7/2025), di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Inflasi Terkendali, Daya Beli Terjaga
Dalam rapat tersebut, Juhaini memaparkan bahwa kondisi inflasi di Pangkalpinang masih berada dalam kategori aman. Data terbaru mencatat inflasi month-to-month (MtM) sebesar 0,02 persen, year-on-year (YoY) 0,96 persen, dan year-to-date (YtD) 1,03 persen, dengan Indeks Harga Konsumen berada di angka 151,91.
“Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Penyumbang utama inflasi di Pangkalpinang adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang 0,68 persen,” jelasnya.
Baca Juga : DPRD Pangkalpinang Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024
Sebagai bagian dari strategi pengendalian, Pemkot menerapkan pendekatan 4K yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berbagai aksi nyata di lapangan juga telah dijalankan, seperti penyelenggaraan pasar pangan murah, pemantauan harga rutin di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu,
penyaluran cadangan pangan nasional berupa 14,8 ton beras untuk 7.406 KPM di tujuh kecamatan, dijadwalkan pada 27 Juli 2025.
