DINAS Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pangkalpinang menggelar serangkaian kegiatan pelatihan penguatan komunikasi publik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Selasa (14/5/2024).

Kegiatan ini di laksanakan di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, dibuka oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan didampingi Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go dengan menghadirkan narasumber Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN Prof. Dr. Fernandes Simangunsong serta Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nias Dr. Ayler Beniah Ndraha.

Kegiatan ini mengusung tema ‘Strategi Kelembagaan Kehumasan dan Jurnalistik Untuk Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan’.

Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan menjelaskan kegiatan yang diikuti ASN dan wartawan ini, dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dalam mewujudkan komunikasi yang baik dan efektif di lingkungan pemerintahan.

“Tentunya ini akan menambah pemahaman apalagi pematerinya merupakan pengajar dari pusat dan perguruan tinggi. Kita padukan, mereka punya pengalaman di lapangan, sementara perguruan tinggi punya teori yang banyak, tentu akan menjadi diskusi yang bagus untuk forum ini,” kata Lusje.

Lusje berharap dengan kegiatan ini seluruh humas atau PPID di OPD akan lebih cakap dalam memberikan informasi yang berdasarkan data dan tidak hanya berdasarkan isu yang berkembang.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, Febri Yanto mengatakan saat ini tidak ada lagi alasan pemerintah daerah tidak melaksanakan kehumasan.

Karena menurutnya, hal tersebut telah didukung dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 serta ditambah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2017 tentang PPID, juga dilanjutkan dengan Putusan Wali Kota terkait tim pembentukan PPID dan kehumasan itu sendiri.

Febri menjelaskan, humas merupakan wajah dari suatu organisasi, maka seluruh humas di setiap OPD di minta aktif menggambarkan pemerintahan secara keseluruhan, sehingga informasi yang disampaikan dapat membangun citra positif bagi pemerintahan.

“Begitu juga dengan kawan-kawan di organisasi masing-masing. Makanya yang hadir di sini Kepala OPD dan kawan-kawan yang ditunjuk untuk mengelola kehumasan di OPD,” ujar Febri.

Selain itu, lanjut Febri, media adalah salah satu dasar pijakan dari pemangku kebijakan untuk mengambil kebijakan. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki dashboard analityc yang dapat melihat arah pemerintahan daerah. Dengan analisis tersebut dapat menjadi rekomendasi kebijakan kepala daerah agar kebijakan yang diambil bisa tepat dengan keadaan, situasi dan waktu yang ada.

“Kalau kita memanfaatkan aertifisial inteligen kita bisa menciptakan dashboard analytic. Dashboard analytic ini nantinya yang akan menganalisa sendimen analytic arah pemerintahan dari suatu daerah di dalam suatu masa atau waktu,” tuturnya.