PERS bertanggung jawab memberikan informasi yang akurat, kredibel dan dapat menambah daya intelektual masyarakat. Pers juga tidak bisa lepas dari fungsi kontrol terhadap apa yang diketahui. Kritikan dan masukan yang disampaikan pers hendaknya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan tidak sekadar sesuai keinginan rakyat saja.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat memberi sambutan dalam Kick Off workshop peliputan Pemilu 2024 di Hall Dewan Pers, Senin (19/6/2023).
Sesuai amanah Undang-Undang Pers, kata Ninik, pers wajib memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hak mendapatkan informasi dan hak kebebasan berekspresi ini pada dasarnya merupakan hak asasi manusia.
BACA JUGA : Negara Perlu Pers dan Media
Karena itu, Dewan Pers dalam waktu dekat akan mengadakan workshop peliputan Pemilu 2024. Workshop ini akan digelar di 23 provinsi dan diharapkan bisa mewakili peserta dari 34 provinsi.
Menurut rencana, workshop akan diselenggarakan mulai akhir Juni hingga November 2023. Dalam setiap pelaksanaan workshop akan mengundang 50 peserta. Sekitar 40-45 peserta merupakan jurnalis dan sisanya adalah pejabat humas dari pemangku kepentingan (pemda setempat, kepolisian, Bawaslu daerah, maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah).
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengungkapkan bahwa pers menjadi bagian penting dalam penyenggaraan pemilu.
“Pers bertanggung jawab melahirkan dan menjaga nilai-nilai demokrasi agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
BACA JUGA : Puluhan Wartawan di Bangka Selatan Terima Penghargaan
