PARA kerah putih (white collar crime) atau koruptor akan selalu berusaha untuk mencari celah dan meloloskan diri dari jeratan hukum. Salah satu aksi dari kerah putih, dengan cara memanfaatkan rendahnya integritas aparat penegak hukum.
Hal ini diutarakan Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Zulkarnain Harahap mengutip amanat Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin saat memimpin apel peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) bertajuk ‘Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju’, Senin (11/12/2023).
Apel peringatan Hakordia ini diikuti seluruh pegawai Kejari Basel, mengusung tema ‘Maju Membangun Negeri, Tanpa Korupsi’.
Tema tersebut memiliki filosofi mendalam sebagai pelecut bagi setiap elemen masyarakat serta aparat penegak hukum untuk senantiasa bahu membahu, bersinergi, dengan semangat serta daya juang yang sama dalam memerangi kejahatan rasuah di Indonesia.
“Semangat untuk menjadikan gerakan bangsa antikorupsi bukanlah suatu kebijakan yang lahir dari basa-basi belaka, namun berasal dari alasan mendasar bahwa terdapat situasi yang memprihatinkan dari negara-negara di dunia karena masifnya perilaku koruptif yang terjadi,” kata Zulkarnain.
Sebagai pengingat, bahwa tepat 20 tahun lalu, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan secara terang-terangan menyampaikan dihadapan 191 anggota Majelis Umum PBB bahwa praktik korupsi benar-benar melukai perasaan kaum miskin, serta korupsi telah menjadi batu sandungan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pembangunan di setiap negara.
“Pernyataan tersebut bukanlah sebuah isapan jempol, berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 2022 lalu total potensi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ada pada kisaran Rp 42.747 triliun,” jelas Zulkarnain.
BACA JUGA : Perkara yang Diduga Menjerat As Warga Toboali Masih Misteri
Fakta empiris tersebut membuktikan bahwa berbagai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia telah membahayakan stabilitas pembangunan sosial, perekonomian negara, dan juga politik negara, dengan kata lain korupsi merupakan ancaman bagi bangsa dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
“Mendasari hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai garda terdepan yang memiliki peran penting dan vital dalam penegakan hukum harus mampu menangkap asa dan harapan masyarakat yang mendambakan pemerintahan yang bersih,” ujar Zulkarnain.
Namun, kata Zulkarnain, hal tersebut hanya dapat dicapai melalui upaya tidak berkesudahan untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas penanganan perkara, dengan bertindak secara profesional dan proporsional serta selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
“Oleh karena itu, momentum peringatan Hari Antikorupsi seyogyanya menjadi stimulus komitmen kejaksaan untuk terus berikhtiar mencegah dan memerangi korupsi di level manapun,” jelasnya.
Bahkan, tambah Zulkarnain, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengingatkan, bahwa sangat penting bagi insan Adhyaksa untuk mengingat kembali dan senantiasa memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga pada gilirannya akan menciptakan citra diri positif yang diharapkan akan menjadi virus kebaikan untuk menyebarkan tumbuh kembangnya budaya dan perilaku antikorupsi di masyarakat sekaligus menjadi ancaman dan mempersempit ruang gerak bagi siapa pun yang ingin melakukan praktik korupsi.
“Semoga situasi yang terjadi belakangan ini menjadi pengingat bagi seluruh insan Adhyaksa bahwa saya tidak pernah menoleransi setiap bentuk tindakan tercela, maupun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Saya ingin kejaksaan hadir di masyarakat sebagai teladan serta figur yang memiliki konsistensi dan integritas yang mumpuni dalam proses pemberantasan korupsi,” tegas Zulkarnain.
