MASA tenang diharuskan tenang dan jangan melakukan pelanggaran. Hal ini sebagaimana imbauan ‘masa tenang’ yang ditujukan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk peserta pemilu partai politik 2024.
“Setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau dalam bentuk materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, dapat di pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak empat puluh delapan juta rupiah,” kata Ketua Bawaslu Bangka Selatan, Amri, Minggu (11/2).
Amri menjelaskan, ancaman hukuman tersebut berdasarkan Pasal 278 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
Selain itu, dasar hukumnya juga diperkuatkan dengan Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu, Perbawaslu Nomor 20 tahun 2022 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu, Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilu dan PKPU Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu.
“Kami (Bawaslu_red) mengimbau kepada partai politik agar tidak melakukan kegiatan kampanye termasuk sosialisasi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan sebagainya yang mengandung unsur kampanye,” ujar Amri.
Selain itu, lanjutnya, selama masa tenang, pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih.
“Peserta pemilu dan calon legislatif agar menertibkan APK (Alat Peraga Kampanye) yang terpasang,” jelas Amri menegaskan, imbauan tersebut telah disampaikan kepada masing-masing peserta pemilu melalui partai politik sejak tanggal 10 Februari 2024.
