DINAMIKA pertambangan di Bangka Belitung kembali mengemuka setelah Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Aliansi Masyarakat Terzolimi digelar di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (11/12/2025).

Bahkan di tengah kegelisahan masyarakat terkait ketidakjelasan status tambang rakyat, Maryam dari Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa menegaskan perlunya percepatan IPR dan penataan regulasi agar daerah tidak terus dibebani masalah tanpa memegang kewenangan langsung.

Maryam menyebut aspirasi masyarakat terkait percepatan IPR, pengelolaan tambang di luar IUP, dan kepastian regulasi merupakan hal yang tepat. Situasi pertambangan di Bangka Belitung dinilainya semakin membingungkan karena kebijakan pusat kerap tidak sejalan dengan kondisi daerah.

“Aspirasi ini sangat tepat. Kita semua akhir-akhir ini resah melihat kebijakan pusat yang kadang tidak berpihak kepada daerah, padahal timah sudah sejak lama ditetapkan sebagai sumber energi strategis nasional,” kata Maryam.

Baca Juga: Waka DPRD Babel Dorong Percepatan Perda IPR Demi Kepastian Tambang Rakyat di Luar IUP PT Timah

Maryam menilai percepatan IPR tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pusat. Dibutuhkan regulasi daerah yang jelas dan mengikat. Perda khusus IPR disebut sebagai jawaban paling cepat dan fokus untuk menyelesaikan inti persoalan masyarakat.

“Kalau percepatan IPR yang diinginkan, jawabannya Perda IPR. Itu lebih fokus, lebih cepat, dan menjawab inti persoalan masyarakat,” tegas Maryam.

Maryam juga mengungkap keluhan masyarakat mengenai status wilayah eks PT Kobatin. Selama ini area tersebut ditambang secara turun-temurun oleh warga, namun kemudian dinyatakan ilegal melalui surat ESDM.

Maryam menjelaskan bahwa wilayah tersebut telah dialihkan ke PT Timah sejak Januari 2024 dan dilanjutkan survei pada akhir tahun. Perusahaan kini masih mengurus izin lingkungan dan diperkirakan mulai beroperasi penuh pada 2026.

“Masyarakat bertanya, sejak kapan eks Kobatin tidak boleh ditambang lagi. Jawabannya karena sudah diserahkan ke PT Timah. Tapi kenapa daerah tidak diberi tembusan. Ini yang seharusnya disampaikan secara terbuka oleh pusat,” jelas Maryam.

Selain itu, Maryam mempertanyakan kejelasan penanganan timah ilegal yang disita Satgas dan kemudian dititipkan ke PT Timah.

“Kalau diserahkan ke negara dan daerah tidak dapat apa-apa, lalu siapa yang memperbaiki lingkungan yang rusak akibat tambang ilegal itu. Lapisan tanah atasnya juga banyak terbuka. Ini harus jelas,” ujarnya.

Tanpa aturan lengkap dan tanpa garis kewenangan yang tegas, Maryam menilai pemerintah daerah akan terus menjadi sasaran keluhan masyarakat meski pengelolaan pertambangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

Maryam turut menyoroti keberadaan jaringan listrik tegangan tinggi di area yang dialihkan dari ESDM ke PT Timah. Di radius sekitar seratus meter dari SUTET masih ditemukan aktivitas tambang.

“Ada aktivitas tambang di radius sekitar seratus meter dari SUTET. Kami sudah sampaikan ke Dirjen Kelistrikan agar turun langsung melihat. Masa pemerintah pusat tidak tahu ada instalasi listrik besar di dalam IUP itu,” jelasnya.

Maryam menegaskan bahwa jika kewenangan pertambangan berada sepenuhnya pada pemerintah pusat, maka tanggung jawab regulasi, reklamasi, dan pembagian manfaat bagi daerah juga harus berjalan adil dan transparan.

“Daerah jangan disalahkan. Kami hanya mengawasi. Kebijakan, izin, dan tindak lanjut semuanya di pusat. Jangan sampai daerah menanggung kerusakan tanpa diberi kewenangan,” tutupnya.