BeritaNasional/InternasionalPT Timah Tbk

Mantan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Timah Tersengat Korupsi

2
×

Mantan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Timah Tersengat Korupsi

Sebarkan artikel ini
20240218 102827

LAGI, tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan lima orang tersangka baru terkait perkara dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, Jumat (16/2/2024).

Lima orang tersangka itu berinisial Mprt alias Rz mantan Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021, Ee alias Eml mantan Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018, Sg alias Aw pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Mbg pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ht alias Asn Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka Tn alias An).

IMG 20240218 WA0052

Sebelumnya status lima orang tersangka tersebut masih sebagai saksi, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan akhirnya tim penyidik meningkatkan status menjadi tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejagung RI, Ketut Sumedana menjelaskan, tersangka Ht alias Asn merupakan pengembangan penyidikan dari tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penahanan, yakni tersangka Tn alias An dan tersangka Aa.

IMG 20240218 WA0054

Lalu mengenai tersangka Sg alias Aw dan tersangka Mbg memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

“Perjanjian tersebut ditandatangani oleh tersangka Mprt alias Rz selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka Ee alias Eml selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk,” kata Ketut melalui siaran persnya.

IMG 20240218 WA0055

Ketut menambahkan, tersangka Sg alias Aw memerintahkan tersangka Mbg untuk menandatangani kontrak kerja sama, serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk. Dan itu seluruhnya dikendalikan oleh tersangka Mbg.

IMG 20240218 WA0057

“Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka Mbg tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. Kemudian, baik bijih maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk,” jelas Ketut.

Untuk mengumpulkan bijih timah yang di tambang secara ilegal tersebut, lanjut Ketut, tersangka Mbg atas persetujuan tersangka Sg alias Aw membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP).

IMG 20240218 WA0046

“Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 hingga 2022 yaitu senilai Rp 975.581.982.776. Sedangkan, total pembayaran bijih timah yakni senilai Rp1.729.090.391.448,” ujar Ketut.

Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) borongan pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah. Dimana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka Mbg dan tersangka Sg alias Aw.

“Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka Mbg atas persetujuan tersangka Sg alias Aw juga mengakomodir penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Nantinya, mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik tersangka Sg alias Aw,” jelasnya.

Ketut menegaskan, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asabri dan Duta Palma.

“Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujarnya.

Pasal yang disangkakan kepada kelima tersangka yakni Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka Mprt alias Rz, tersangka Ht alias Asn dan tersangka Mbg dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Sedangkan, untuk tersangka Sg dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka Ee alias Eml di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan,” tegas Ketut.