Mantan Direktur dan Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bangka Barat tersengat korupsi atas dugaan dalam penggunaan dana jasa layanan kesehatan yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2017.
Diketahui bahwa mantan Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Sejiran Setason itu berinisial Yw (39) telah ditahan di Mako Polres Bangka Barat sejak 5 Oktober 2022, sementara Et (38) yang merupakan bendahara pengeluaran tidak dilakukan penahanan.
Status keduanya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh unit Tindak pidana korupsi (Tipikor) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Bangka Barat.
Baca juga: Proyek Tugu Adipura tak Selesai, Sudirman Bungkam
Selain itu, penyidik unit Tipikor Satreskrim, juga telah menyita aset milik kedua tersangka berupa dua bidang tanah. Pertama, sebidang tanah di Dusun IV Desa Belo Laut Kecamatan Muntok atas nama Yw dan sebidang tanah atas nama Et terletak di Gang Campur Sari RT 003 Dusun V Desa Belo Laut.
“Diduga pembelian dua bidang tanah tersebut menggunakan dana BLUD,” ujar Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Iptu Arief Ogan Teguh Imani saat Konferensi Pers di Gedung Catur Prasetya, Mako Polres Bangka Barat, Senin (2/1/2023).
Menurut Ogan, Yw dan Et diduga menggunakan uang jasa pelayanan kesehatan tahun anggaran 2017 untuk menutupi anggaran kegiatan lain. Namun pertanggungjawaban keuangannya seolah-olah untuk kegiatan jasa pelayanan kesahatan, dan dibuatkan kwitansi (fiktif) untuk menutupi penggunaan dana BLUD yang tidak sesuai peruntukkan secara bertahap.
Baca juga: Ini Pesan Sekda Babel untuk Para ASN
“Dalam kasus ini Yw selaku direktur atau pimpinan BLUD menggunakan dana jasa layanan kesehatan yang bersumber dari dana BLUD tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan peruntukan, akan tetapi dipertanggungjawaban seolah-olah untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan itu,” jelas Ogan.
