MANTAN Bupati Bangka Selatan dua periode ‘2005-2010 dan 2015-2020’, Justiar Noer ikut menghadiri serangkaian Forum Konsultasi Publik (FKP) atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Senin (27/11/2023).
Kegiatan tersebut dipusatkan di Gedung Serba Guna Parit Tiga Toboali, dibuka oleh Wakil Bupati Basel Debby Vita Dewi.
Debby menjelaskan, FKP ini digelar sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
“RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun kedepan yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Mengacu ke pasal 22, rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik,” kata Debby, sapaan akrabnya tersebut.
Debby mengatakan, tujuan utama diselenggarakannya FKP tidaklah lain untuk penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Selain itu, sekaligus menjaring aspirasi atau harapan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang akan dicapai 20 tahun kedepan.
Karena itu, Debby mengajak seluruh stakeholder dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat Bangka Selatan yang unggul dan berdaya saing.
“Banyak hal dan dinamika yang akan terjadi untuk Kabupaten Bangka Selatan yang kita cintai ini dalam perjalanannya 20 tahun kedepan. Karena itu, diperlukannya SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul dan berdaya saing untuk mengelola kabupaten ini, mengingat 20 tahun kedepan Bangka Selatan akan dihadapkan pada tantangan global dan nasional seperti isu megatren (perubahan besar). Bonus demografi yang harus disikapi dengan baik dan optimal menjadi potensi, penduduk usia produktif menjadi aset yang harus kita kembangkan,” jelas Debby.
Selain itu, lanjutnya, FKP merupakan bentuk perencanaan yang bersifat partisipatif, dengan merangkul semua pihak berkepentingan agar terlibat dalam proses pembangunan untuk bersama-sama mencurahkan ide, gagasan, sumbang saran, serta berbagai masukan yang bersifat konstruktif. Hal tersebut dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat 20 tahun kedepan.
“Semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah, serta seluruh stakeholder dalam proses menyusun RPJPD tahun 2025-2045 ini untuk berpikir terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif,” ujarnya dengan slogannya ‘Asak Kawa Kite Pacak’.
BACA JUGA : Bahas RPJPD 2025-2045, Pemkab Bangka Selatan Libatkan Semua Unsur
Debby berharap, kepada para perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Dengan demikian, sehingga diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2045 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta mampu menjawab isu-isu yang strategis yang ada serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Bangka Selatan secara tepat dan strategis.
“Untuk itu, dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, diskusi, serta proses-proses panjang lainnya yang harus kita lalui, termasuk melalui forum konsultasi publik rancangan awal RPJPD 2025-2045,” tuturnya.
