KPK Temukan Indikasi Korupsi di Bangka Selatan, Lima Kali Predikat WTP dari BPK Patut Dipertanyakan
PREDIKAT opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut yang diraih Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) atas penilaian dalam laporan keuangan daerah patut dipertanyakan. Sebab, berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) selama empat tahun terakhir, skor SPI Pemkab Bangka Selatan stagnan di zona rentan (0–72,9) yaitu 71.46 (tahun 2021), 69.52 (tahun 2022), 71.84 (tahun 2023) dan 69.1 (tahun 2024).
Selain itu, risiko korupsi tersebar dalam beberapa temuan yaitu integritas dalam pelaksanaan tugas, integritas instansi, pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan jasa dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
Semestinya, dengan telah lima kali meraih predikat opini WTP tidak ada lagi yang namanya temuan-temuan yang mengarah pada korupsi dan lain sebagainya. Apalagi temuannya itu ditemukan oleh KPK. Mengingat semua laporan atas penggunaan keuangan daerah (Pemkab Bangka Selatan) telah diaudit BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Namun, faktanya KPK menyoroti adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran, terutama honorarium dan perjalanan dinas serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Karenanya itu, KPK mengingatkan Pemkab Bangka Selatan untuk serius menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai bentuk mitigasi risiko korupsi.
Hal tersebut disampaikan KPK saat menerima kunjungan jajaran Pemkab Bangka Selatan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/5/2025), menyusul hasil evaluasi KPK terkait potensi praktik korupsi di berbagai sektor.
Dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), Pemkab Bangka Selatan mencatat skor rendah dan masuk kategori rentan korupsi. Salah satu sorotan utama adalah masih kuatnya praktik penyalahgunaan wewenang dan lemahnya integritas aparatur.
“Banyak yang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Soal promosi dan mutasi masih berisiko tinggi, lalu intervensi pihak lain sangat tinggi. Yang kami sorot itu objektivitas kebijakan manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) yang sangat tinggi. Ini beberapa yang krusial,” kata Kepala Satgas pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono. Baca Berita Terkait : KPK Ingatkan Pemkab Bangka Selatan, Riza Herdavid : Siap Lakukan Perbaikan
Lima Kali Pemkab Bangka Selatan Dapat Opini WTP dari BPK RI
Seperti diketahui, Pemkab Bangka Selatan telah lima kali mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian dalam laporan keuangan.
Predikat opini WTP itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid bersyukur atas opini WTP yang kelima kalinya diterima Pemkab Basel.
“Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang luar biasa, kita (Pemkab Bangka Selatan_red) kembali bisa meraih dan mempertahankan opini WTP pada penilaian laporan keuangan tahun 2023,” kata Riza, Jum’at (28/6/2024). Baca Berita Terkait : Lima Kali Pemkab Bangka Selatan Dapat Opini WTP dari BPK RI
Riza mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Bangka Selatan atas capaian tersebut.
“Opini WTP ini adalah hasil dari kerja sama yang baik semua pihak. Opini WTP untuk kelima kali berturut-turut ini membuktikan bahwa sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin baik,” ujar Riza.
Riza mensyukuri atas opini WTP yang didapatkan Pemkab Bangka Selatan. Sebab, opini tersebut merupakan prasyarat utama bagi pemerintah daerah agar bisa menerima alokasi anggaran insentif atas prestasi-prestasi lainnya.
“Sekali lagi saya bersyukur dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam mempertahankan opini WTP, hingga bisa mendapatkan opini WTP yang kelima kalinya,” tutur Riza.
Skor SPI dan MCSP Masih di Zona Rentan
Selama empat tahun terakhir, skor SPI Pemkab Bangka Selatan stagnan di zona rentan (0–72,9) yaitu 71.46 (tahun 2021); 69.52 (2022), 71.84 (tahun 2023) dan 69.1 (tahun 2024).
Risiko korupsi tersebar dalam beberapa temuan yaitu integritas dalam pelaksanaan tugas, integritas instansi, pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan jasa dan pengelolaan SDM.
Hasil serupa juga tergambar pada skor MCSP 2024 Pemkab Bangka Selatan yang menduduki peringkat paling bawah se-Bangka Belitung. Lima dari delapan area MCSP berada pada kondisi rentan (0-72.99) yaitu skor penganggaran 67.64, skor PBJ 63, skor pengelolaan barang milik daerah 70.06 dan skor optimalisasi pajak 48.2.
Pokok Pikiran
Salah satu isu besar adalah terkait pokok pikiran (pokir) dalam penganggaran daerah yang berpotensi menjadi celah korupsi. KPK menilai setidaknya pokir memuat tiga hal yaitu RPJMD, visi-misi kepala daerah dan indikator kinerja utama bupati, agar memiliki kekuatan hukum dan memudahkan pertanggungjawabannya.
Sertifikasi Aset, Hibah dan Pajak Daerah Jadi PR Serius
Dalam pengelolaan aset, Pemkab Bangka Selatan menargetkan sertifikasi 300 dari 437 bidang tanah pada 2025. Namun, banyak hambatan menghadang, salah satunya kendala koordinasi, bidang tanah yang masuk kawasan hutan, serta lokasi tanah dan batas-batasnya tidak diketahui.
“Selain itu, transportasi yang tidak mendukung untuk pengukuran juga sering jadi kendala kami,” keluh Bupati Riza.
Untung menyarankan agar Pemkab Bangka Selatan berkomunikasi dengan BPN dan mengutus perwakilan OPD saat verifikasi aset.
KPK juga menyoroti lemahnya optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). KPK merekomendasikan pembentukan tim khusus dan sistem pembersihan data wajib pajak bermasalah (cleansing).
“Tim turun ke lapangan untuk memeriksa mana saja potensi wajib pajak yang sudah tidak memungkinkan untuk dipungut. Tapi jangan lupa ke Inspektorat sebelum membuat SK cleansing pajaknya,” ujar Untung.
KPK mendorong inovasi dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membantu warga mencicil pajak, sementara BUMDes membayarkannya secara tunai ke pemerintah daerah. Kolaborasi ini juga perlu disinergikan dengan pihak perbankan daerah.
Untung juga menyoroti pentingnya regulasi tentang rekam transaksi di sektor restoran dan hotel.
“Peraturan ini harus direvisi karena tidak boleh menggunakan merek. Nanti kami akan berikan contoh regulasi dari daerah lain, yang sanksi terberatnya penyegelan hingga pencabutan izin usaha,” pungkasnya.
Dengan segala temuan ini, Pemkab Bangka Selatan dihadapkan pada pekerjaan rumah besar. Namun dengan dukungan penuh dari KPK dan kemauan politik yang kuat, perbaikan bukan hal yang mustahil asal dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.



