Diiringi Tari Emprak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Harkodia) Tahun 2022 di Surabaya, Jawa Timur.

Melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, KPK mendorong Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang memiliki fokus pada delapan area intervensi atau Monitoring Center for Prevention (MCP).

Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu, sudah saatnya para penyelenggara negara, para pemegang kekuasaan dan setiap orang bergandeng tangan melakukan pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan.

“Roh demokrasi itu transparansi, akuntabel dan bertanggung jawab. Silakan Bapak/Ibu Gubernur, Bupati/Walikota melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena di sistem yang baik tidak akan ada celah korupsi,” kata Firli di Ruang Singosari, Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12).

KPK juga mendorong Pemda untuk mengimplementasikan program tematik. Program tersebut merupakan pelaksanaan sub indikator atau rekomendasi dalam tingkatan yang lebih substansial. Seperti pemulihan aset, optimalisasi pendapatan daerah, pemantauan proyek yang bersumber dari dana PEN, pembenahan BUMD, pembangunan lingkungan bisnis berintegritas dan layanan publik yang bebas suap, pemerasan dan gratifikasi.

Sejauh ini, KPK telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui beberapa program dan kegiatan. Salah satunya, membuat kajian, gerakan nasional penyelamatan SDA dan Korsup Minerba di 19 Provinsi. KPK mengajak seluruh pihak mengikuti rekomendasi perbaikan sistem pada sektor pertambangan dan berharap tidak ada aksi penindakan.

“KPK bersama para stakeholder akan secara simultan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberantasan korupsi di daerah secara berkala,” kata Firli.

Sumber : https://www.kpk.go.id/id/