Di balik geliat ekonomi nasional, praktik curang di sektor usaha masih menjadi tantangan besar, dan menjadi salah satu perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lewat upaya preventif yang berkelanjutan, KPK terus mendorong pelaku usaha agar menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis.
Hal tersebut ditegaskan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi di Sektor Dunia Usaha, yang digelar secara daring oleh Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK, Kamis (17/4/2025).
Kegiatan ini melibatkan Komite Advokasi Daerah (KAD) dari seluruh Indonesia.
Menurut Setyo, sektor usaha memiliki andil besar terhadap skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024. Karenanya, momentum rakor ini diharapkan dapat memicu semangat pelaku usaha untuk menerapkan nilai-nilai integritas dalam proses bisnis.
BACA JUGA : Ini Tujuh Poin Kerja Sama Pemkab Basel dan 50 Desa dengan Kejaksaan
“Berdasarkan indikator World Economic Forum, pembenahan sektor ekonomi Indonesia menyumbang kenaikan skor IPK 2024 pada angka 37 dari skala 0–100. Meski didapati kenaikan, tentu tantangan pemberantasan korupsi masih ada untuk mengakselerasi pencegahan yang lebih masif, seperti memperkuat tata kelola ekonomi dan iklim dunia usaha yang berintegritas,” kata Setyo.
Setyo menambahkan, praktik suap masih menjadi bentuk korupsi yang paling banyak melibatkan pelaku usaha. Biasanya, ini terjadi dalam proses perizinan hingga pengadaan barang dan jasa, yang pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya tinggi dan memperlemah daya saing.
Sebagai pelengkap dari IPK, KPK juga memiliki instrumen Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan hingga ke level unit kerja di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasil survei ini membantu KAD dalam memetakan hambatan-hambatan yang rawan korupsi di sektor bisnis.
Perkuat Peran Daerah untuk Bisnis yang Bersih
