KPK Dorong Penguatan APIP Guna Optimalkan Pengawasan Kekayaan Penyelenggara Negara
Untuk itu, tutur Alex, Workshop ini memiliki tujuan mengatasi 3 kelemahan tersebut. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, perlu dirumuskan penyusunan pedoman baku dasar pelaksanaan pengawasan harta kekayaan penyelenggara oleh APIP. Kemudian memasukkan pengawasan harta kekayaan melalui e-Announcement sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah.
Di sisi lain, KPK juga mendorong agar Pemerintah Daerah menerbitkan beleid mengenai kewajiban pelaporan harta kekayaan pegawai secara sederhana ke APIP. Sehingga, dapat dicegah sedini mungkin risiko korupsi dari sumber kekayaan yang tidak jelas.
Menutup sambutannya, Alex menegaskan bahwa fungsi APIP harus terus diperkuat agar dapat mengoptimalkan pencegahan korupsi di daerah. Menurutnya, dengan peran kuat dari APIP dan koordinasi dengan KPK, maka bisa membuat pemberantasan korupsi akan lebih efektif.
“Dengan cara seperti ini pasti pemberantasan korupsi akan berjalan jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien daripada KPK sendiri yang memberantas korupsi” ujar Alex.
Workshop ini merupakan bagian dari kegiatan Road to Hakordia Tahun 2022 di Kota Medan, Sumatera Utara. Mengusung tema ‘Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi’, KPK ingin Hakordia menjadi sebuah gerakan yang merepresentasikan kebangkitan, kepulihan dan proses pembangunan semangat antikorupsi pascapandemi Covid-19. Kegiatan yang berlangsung 2 jam ini dihadiri oleh perwakilan APIP di tiap Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara.
Sumber :https://www.kpk.go.id/id/
