Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menghadiri kegiatan Diskusi Panel Konsolidasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam rangka kesiapan Pemilu Tahun 2024. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Beach City Entertainment Ancol pada Jumat (2/12/2022), Tanak menyampaikan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan baik, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab.

“Jika penyelenggaran pemilu berhasil berjalan dengan baik, maka tentu penyelenggara negara akan berhasil dengan baik pula. Hal tersebut dikarenakan yang dipilih adalah Pimpinan DPR RI, Provinsi, Kabupaten/Kota, kemudian juga akan memilih eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden,” tutur Tanak. Baca Juga: CMN Bangun Ekosistem Media Sehat, Jurnalisme Positif

Lanjutnya, seperti yang diketahui bersama jika Indonesia sedang menghadapi keadaan ekonomi yang tidak normal. Dalam keadan tidak normal ini diperlukan biaya yang cukup banyak, sehingga anggaran perlu digunakan secara efektif dan efisien, serta dilaksanakan dengan baik.

“Kami semua berharap, dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, kita dapat memilih pemimpin bangsa yang baik dan benar, serta melaksanakan fungsinya sesuai amanat dari rakyat,” kata Tanak lagi.

Menurut Tanak, KPK sebagai lembaga penegak hukum akan mengawal pelaksanaan pemilu tersebut, dimana dalam hal ini KPK diberikan tugas khusus dalam penanganan korupsi.

“Tentu, hal pertama yang kami lakukan adalah pencegahan, yaitu dengan berkoordinasi bersama KPU, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga lain. Sehingga kami harapkan pelaksanaan pemilu nanti, anggaran yang disediakan tidak disalahgunakan, dan pemilu terselenggara dengan baik dan lancar,” ujar Tanak. Baca Juga: Dewan Penasehat Ingatkan Jaga Marwah PWI & Kepercayaan Publik

Dalam acara yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan, masih ada waktu 15 bulan lagi, tepatnya 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 untuk rakyat Indonesia secara bersama-sama memasuki pemilu yang luar biasa, yang dalam dekade ini jadi pertama kalinya pemilu diadakan di tahun yang sama.

“Saya meyakini bahwa KPU tangguh untuk dapat menyukseskan pemilu. Kemudian kami dari LKPP ingin menyampaikan pandangan tentang upaya-upaya regulasi yang akan dilakukan bersama KPU, supaya proses pengadaan barang tepat, sesuai aturan, serta pemilu dapat berjalan lancar,” kata Hendrar.

Karenanya, menurut Hendrar pengadaan tepat itu adalah untuk pemilu yang hebat. “Kami dari LKPP memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pertama segera tentukan kebutuhan secara cepat dan tepat, berhubung waktu yang sudah sangat mepet. Kemudian kedua, lakukan analisa pasar apakah harga yang akan ditentukan sudah sesuai dengan kondisi pasar diwilayah. Ketiga, segera siapkan SDM yang nanti akan melakukan eksekusi pengadaan, serta segera tentukan strategi pengadaan yang tepat,” ujar Hendrar.

Diskusi panel ini juga turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari, Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Ahmad Dofiri, Jaksa Agung Muda Amir Yanto, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Syarmadani, serta Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kemenkeu Dwi Pudjiastuti Handayani.

Sumber : https://www.kpk.go.id/id/