Komisi II DPRD Babel Minta Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan Sawit Diperketat
KOMISI II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta agar pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan di perusahaan perkebunan sawit diperketat. Dorongan itu disampaikan dalam audiensi bersama sejumlah pihak di Ruangan Banmus DPRD Babel, Senin (20/10/2025).
Sekretaris Komisi II DPRD Babel, Elvi Diana, menegaskan bahwa dinamika ketenagakerjaan di PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) harus disikapi dengan komunikasi, koordinasi, dan pengawasan yang lebih kuat. Ia hadir dalam pertemuan tersebut karena persoalan itu menyangkut daerah pemilihannya di Kabupaten Bangka Barat sekaligus karena GSBL merupakan perusahaan sawit yang berada di bawah pengawasan Dinas Perkebunan, mitra kerja Komisi II.
“Saya hadir karena ini dapil saya, Bangka Barat, dan GSBL ini termasuk perusahaan sawit di bawah Dinas Perkebunan, yang juga mitra kerja Komisi II. Walaupun urusan ketenagakerjaan ada di Komisi IV, saya hadir untuk mewakili warga saya yang bekerja sebagai security di GSBL,” ujar Elvi.
Baca Juga: Empat Pemuda Bangka Selatan Curi Sawit demi Ekonomi, Satu Masih Buron
Elvi menilai persoalan yang muncul lebih disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara pihak perusahaan dan para pekerja. Menurutnya, perusahaan asing perlu memahami karakter sosial dan budaya lokal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
“Masalah ini sebenarnya soal komunikasi. Perusahaan asing harus banyak membaca dan memahami karakter lokal. Jadi tinggal diajak bicara baik-baik saja sebenarnya,” imbuh Elvi.
Elvi menegaskan pentingnya perusahaan mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terutama terkait pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Ia mengingatkan, kelalaian dalam hal ini bisa berdampak serius dan berujung pada sanksi hukum.
