Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, menggelar jumpa pers pertama di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Dihadiri para anggota Dewan Pers, wakil konstituen, dan awak media, Ninik yang baru terpilih pada 13 Januari lalu untuk sisa masa jabatan 2023-2025 menggantikan almarhum Prof Azyumardi Azra, mengemukakan beberapa pandangannya.
“Karya jurnalistik adalah hasil dari pelaksanaan fungsi pers. Sedangkan pers adalah pilar keempat demokrasi. Itu sebabnya karya jurnalistik hendaknya berkontribusi mengokohkan pilar demokrasi, bukan malah meruntuhkan demokrasi,” kata Ninik yang juga pernah dua periode menjadi komisioner Komnas Perempuan dan anggota Ombudsman Republik Indonesia.
Menurut Ninik, pemberitaan yang menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan bentuk penyimpangan sebagai pilar keempat demokrasi (di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Pemberitaan seperti itulah yang dinilainya berpotensi meruntuhkan sendi-sendi demokrasi.
Baca juga: Forum Cyber Media Basel Berbagi Ilmu Dengan Pengawas Pemilu
Dalam diskusi yang dipandu oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Muhammad Agung Dharmajaya, perempuan pertama yang menjadi ketua Dewan Pers itu menambahkan, ekosistem pers nasional mengalami fluktuasi. Ada sisi yang mengalami stagnasi, ada sisi kemunduran, dan ada pula yang memperlihatkan kemajuan.
Tidak jelasnya penyelesaian kasus-kasus penegakan hukum terhadap insan pers, tuturnya, menunjukkan adanya stagnasi. Ia memberi contoh soal serangan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab atas media sosial awak redaksi sebuah media. Kemudian serangan yang dialami oleh wartawan di Medan yang juga tak tertangani dengan tuntas.
“Kemunduran ekosistem pers terjadi saat ada upaya mempersempit ruang untuk mendapatkan informasi yang dialami oleh kawan-kawan jurnalis. Jika tugas jurnalis dibatasi dan tidak bisa membuka diri untuk kepentingana tugas jurnalistik, tentu ini suatu kemunduran,” ungkapnya.
Baca juga: Pers Pilar Keempat Demokrasi di Indonesia, Bawaslu Basel Ajak Pers Rapat Bersama
