Kemilau Bangka Selatan dan Bayang-bayang Anggaran
KEMILAU Pesona Bangka Selatan akan kembali digelar. Panggung besar, pesta rakyat, dan deretan acara hiburan tengah disiapkan untuk memeriahkan Toboali pada 18 hingga 24 Oktober 2025. Ini adalah kali ketiga ajang yang diklaim menjadi ikon pariwisata daerah tersebut diselenggarakan. Namun di balik gemerlap lampu dan dentuman musik, masih ada bayang-bayang pertanyaan tentang transparansi anggaran yang belum juga dijawab.
Event ini pertama kali digelar pada 2023 di Pantai Laut Nek Aji Toboali dan dibuka langsung oleh Pelaksana harian Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembangunan, dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Raziras Rahmadillah.
Tujuan utamanya mempromosikan potensi daerah seperti wisata bahari, kuliner, dan seni tradisional. Di penghujung acara, pesta rakyat menghadirkan hiburan gratis dengan mendatangkan artis nasional. Semua terasa meriah di permukaan, tetapi publik wajar bertanya berapa besar biaya yang dikeluarkan dan dari mana sumbernya.
Persiapan kegiatan dibahas dalam rapat yang digelar Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga di Ruang Rapat Gunung Namak, Sekretariat Daerah. Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Haris Setiawan, serta dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan pelaku ekonomi kreatif.
“Melalui rangkaian kegiatan ini, kami ingin masyarakat Bangka Selatan tidak hanya terhibur tetapi juga merasa bangga terhadap potensi seni dan budaya lokal yang kita miliki,” kata Haris, Selasa (14/10).
Haris menambahkan kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah, terutama bagi pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam bazar dan kegiatan pendukung lainnya.
“Kami berharap selain menjadi hiburan rakyat acara ini juga mampu memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata di Bangka Selatan,” ujarnya.
Baca Juga: Bangka Selatan Berkilau 18–24 Oktober 2025
Namun di sisi lain, publik juga berhak mempertanyakan bagaimana efisiensi anggaran yang sering dijadikan alasan pembenaran dalam setiap kegiatan besar pemerintah. Efisiensi tidak cukup hanya disebutkan dalam rapat persiapan atau siaran pers.
Efisiensi harus bisa dibuktikan dengan data, angka, dan laporan yang terbuka. Sebab dalam praktiknya, istilah efisiensi sering kali menjadi selimut halus bagi penggunaan anggaran yang tidak transparan. Menggabungkan dua kegiatan besar dalam satu waktu memang tampak hemat, tetapi tanpa laporan keuangan yang jujur, klaim efisiensi justru bisa menjadi kabut baru yang menutupi hal-hal penting di balik panggung kemeriahan.
Baca Juga: Di Forum Forbes, Presiden Prabowo Bicara Soal Korupsi dan Wibawa Negara
