KEMANA DPRD saat Bangka Selatan dililit korupsi. Lembaga yang seharusnya jadi benteng terakhir rakyat justru membisu. Mereka duduk di kursi empuk berlabel wakil rakyat, tetapi di saat rakyat tercekik korupsi, suara mereka tak terdengar. Diamnya DPRD adalah pengkhianatan atas mandat rakyat, karena fungsi pengawasan mati sebelum dijalankan.
Darurat korupsi bukan lagi sekadar isu liar yang berseliweran di warung kopi Toboali. Fakta sudah telanjang. Tersangka yang ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Basel adalah pejabat dalam lingkaran kekuasaan Riza Herdavid dan Debby Vita Dewi. Artinya, korupsi merangsek langsung ke jantung pemerintahan. Tetapi di mana DPRD, lembaga yang punya hak kontrol, hak angket, hak interpelasi.
Sejak jauh hari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberi peringatan keras. Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkab Basel empat tahun terakhir stagnan di zona rentan. Risiko korupsi menumpuk mulai dari pengelolaan anggaran, barang dan jasa, hingga manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Tetapi DPRD tetap diam, seolah rekomendasi KPK bukan peringatan serius melainkan angin lalu.
“Banyak yang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Soal promosi dan mutasi masih berisiko tinggi lalu intervensi pihak lain sangat tinggi. Yang kami sorot itu objektivitas kebijakan manajemen SDM yang sangat tinggi. Ini beberapa yang krusial,” tegas Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono saat menerima kunjungan jajaran Pemkab Bangka Selatan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Baca Juga: Bangka Selatan Darurat Korupsi, Inilah Wajah Asli Kekuasaan
Kutipan KPK itu seharusnya membuat DPRD mengguncang meja sidang. Tetapi yang terjadi hanyalah sunyi. Padahal lembaga ini memiliki kewenangan memanggil bupati, mengusut penggunaan anggaran, bahkan merekomendasikan pembentukan pansus. Diamnya DPRD adalah wajah asli dari kompromi kekuasaan.
Sementara itu Kejaksaan Negeri Bangka Selatan bergerak. Tiga pejabat Satpol PP dan seorang rekanan swasta telah ditahan atas dugaan korupsi APBD 2022-2023. Kepala Kejari Sabrul Iman bahkan menegaskan ada kasus lebih besar yang sedang diselidiki.
