KONSTELASI Pilkada Serentak 2024, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah dinyatakan selesai. Di mana diketahui, pada pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali ini pasangan Hidayat Arsani-Helyana berhasil unggul di 4 kabupaten dari 7 kabupaten di Kepulauan Babel.
Mengacu pada hasil rekapitulasi suara, pasangan Hidayat Arsani-Hellyana meraih total suara sebanyak 299.551 suara. Sementara pasangan Erzaldi-Yuri meraih total 290.543 suara dari 7 kabupaten/kota di Kepulauan Babel.
Babak akhir dalam kompetisi ini tentu prosesi pelantikan dari pemenang. Namun, sebelum memasuki tahapan tersebut, konstitusi masih memberikan ruang bagi pasangan calon yang merasa tidak puas dengan hasil rekapitulasi untuk menempuh jalur hukum yaitu mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Memang, permohonan ke MK ini merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh dalam rangka koridor hukum yang memang disediakan berdasarkan ketentuan. Dan hal ini merupakan hak yang diberikan kepada setiap pasangan calon yang mengikuti kontestasi pilkada tanpa terkecuali.
Tercatat, pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal telah mengajukan gugatan permohonan sengketa hasil pilkada secara resmi ke MK, Rabu (11/12).
Kendati begitu, hal ini malah memunculkan kekhawatiran dikalangan publik.
Pemicu kekhawatiran ini tak lain tak bukan karena Yuri Kemal Fadlullah adalah putra dari Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum dan Ham) yang didukung oleh mayoritas partai berkuasa.
Kami khawatir adanya intervensi kekuasaan yang mungkin merusak proses demokratis dan menyalahi prinsip keadilan.
Ditambah lagi, kemenangan Hidayat-Helyana yang hanya terpaut 1,5 persen, tentu dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang membuat kami warga Kepulauan Bangka Belitung merasa cemas. Kami percaya bahwa kepentingan publik harus dijaga dengan adil dan transparan.
Kami pun memahami bahwa demokrasi mendukung perbedaan pendapat dan hak setiap individu untuk menggugat hasil suara pemilihan. Namun, kami juga percaya bahwa proses ini harus transparan dan dijalankan dengan integritas.
Pemilu tentu bukan hanya sekadar tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang masa depan Kepulauan Bangka Belitung dan rasa keadilan dalam masyarakat kami.
Oleh karena itu, kami menyerukan kepada semua pihak yang terlibat untuk melindungi kepentingan publik, menjaga integritas proses pemilihan gubernur dan bertindak secara adil dan transparan dalam menangani gugatan tersebut.
Kami berharap agar kepastian hukum tetap terjaga dan warga Kepulauan Bangka Belitung dapat menghidupi hari-hari mereka tanpa khawatir terhadap pengaruh politik yang mungkin merusak demokrasi. Mari kita berdiri bersama untuk menjaga suara rakyat Kepulauan Bangka Belitung.
